Uang Rp 1,9 M Diduga Setoran Proyek, Masyarakat Minta KPK Segera Umumkan Status Bupati Bengkalis
Laporan : Afdal Aulia
Minggu, 10 Jun 2018 12:07
BENGKALIS-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera mengumumkan status bupati Bengkalis atas penggeledahan yang dilakukan pada Jumat (01/062018) di rumah dinas bupati Bengkalis Wisma Sri Mahkota. Dalam penggeledahan tersebut KPK menemukan uang tunai sebesar Rp 1,9 miliar yang diduga berasal dari setoran proyek.
"Sesuai pernyataan Wakil Ketua KPK (Saut Situmorang,red) bahwa uang tunai yang ditemukan saat penggeledahan diduga berasal dari setoran proyek untuk peningkatan jalan. Kalau memang sudah ada indikasi atau bukti kuat kearah sana, KPK kita desak segera menetapkan status Amril Mukhminin itu, apakah ia jadi tersangka atau hanya sebatas saksi terhadap tersangka lain,"tegas Hasanudin, warga Bengkalis, Minggu (10/06/2018).
Menurut pria akrab disapa Afan itu, penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK ke rumah dinas bupati Bengkalis pasti pihak KPK sudah memiliki informasi yang akurat, meskipun uang itu disebut bupati Bengkalis adalah hasil usahanya. KPK perlu memberikan keterangan resmi kepada publik atas penggeledahan yang disertai temuan uang tunai tersebut.
"Nah, apakah uang tunai itu betul-betul hasil usaha bupati atau memang hasil setoran proyek perlu disampaikan ke publik. Sebab sudah bukan rahasia lagi, kalau ingin dapat proyek di Bengkalis harus setor dengan angka selangit, misalnya proyek lelang dipatok dengan angka 15 persen, kemudian penunjukan langsung (PL) sampai 20 persen,"ulas Afan, mantan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bengkalis ini.
Senada dengan itu Solihin dari IPNPL Bengkalis mendesak KPK sesegera mungkin mengumumkan status bupati Bengkalis atas penggeledahan dan temuan yang didapatkan. Apalagi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan keterangan pers minggu lalu kalau pihaknya segera mengumumkan status bupati bengkalis atas penggeledahan tersebut.
"Masyarakat Bengkalis pecaya KPK tidak main-main dalam penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di Negeri Junjungan ini. Mulai dari proyek multiyears (My) Pulau Rupat sampai penggeledahan di rumah dinas bupati Bengkalis, pasti akan terungkap terang. Demikian juga dengan dugaan korupsi disejumlah proyek lainnya seperti proyek My Duri-Sungai Pakning,"tutup Solihin.(afd)
Peristiwa
Pengedar “Pil Setan” di Dua Desa Lirik Dibekuk, Puluhan Butir Disita Dari Dua Tersangka
INHU - Di balik geliat aktivitas masyarakat yang tampak biasa di Kecamatan Lirik, terselip pergerakan gelap peredaran narkotika yang akhirnya berhasil diendus aparat kepolisian. Melalui serangkaian pe
PBB dan UE Perkirakan Rekonstruksi Gaza Butuh Biaya Rp1,2 Kuadriliun
JAKARTA â€" Uni Eropa (UE) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (20/4/2026) memperkirakan bahwa lebih dari USD71 miliar (sekitar Rp1,218 kuadriliun) akan dibutuhkan selama satu dekade
Trump Tak Akan Buka Blokade Selat Hormuz Sampai Kesepakatan dengan Iran Tercapai
JAKARTA - Presiden Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak akan mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sampai kesepakatan dengan Teheran tercapai. Pernyataan tersebut
Kemlu Sebut 13 WNI Terdampak Kebakaran di Sabah Malaysia
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mencatat sebanyak 13 warga negara Indonesia (WNI) terdampak kebakaran di wilayah pemukiman di Sandakan, Sabah, Malaysia, yang terjadi pada Minggu
Wacana Pesawat Militer AS Bebas Terbang di Indonesia, Penasihat Khusus Presiden: Tidak Boleh!
JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, memberikan pernyataan tegas terkait kedaulatan wilayah udara Indonesia. Ia menekankan,