ROKANHULU - Tidak cukup bukti, terkait dugaan money politik, Sentra Gerakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menutup kasus tersebut yang belum lama ini terjadi di PT Padasa Enam Utama (PEU) Kebun Kalda, Kecamatan Kabun. Kasus tidak dilanjutkan karena tak ditemukan cukup bukti sebagai pelanggaran Pilkada.

Gakkumndu Rohul sudah menangani dugaan politik uang di PT PEU Kebun Kalda tersebut mulai sejak 8 Oktober 2015 lalu. Dugaan pembagian uang terendus oleh Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Kabun sejak 4 Desember 2015. Namun baru terungkap oleh Ketua Panwas Kabun Herbet Simanjutak pada 7 Desember 2015 malam lalu.

Saat itu, selain mengamankan tiga pria yang tinggal di areal PT PEU Kabun, berinisial A, S, dan C, Panwascam Kabun juga mengamankan uang tunai sekira Rp 600 ribu (sebelumnya puluhan juta, red).

Ketua Panwas Rohul Hidayati mengatakan kasus nomor 020/TM/Pilkada/XII/2015, mulai ditangani Gakkumdu Rohul sejak 8 Desember 2015 lalu. Dari penyelidikan, tak ditemukan cukup bukti terjadi dugaan praktik money politik di Kabun, dilakukan tiga warga PT PEU.

"Dari rekomendasi Panwas, dugaan money politik di PT Padasa Enam Utama Kecamatan Kabun tidak terbukti," ujarnya melalui Konperensi Pers di Sentra Gakkumdu, di Kantor Panwas Rohul didampingi Kasat Reskrim Polres Rohul AKP M. Wiraman Novianto dan Kasi Intel Kejari Pasirpangaraian Deddy Herliyantho, Senin (14/12/15) sore.

Hidayati mengungkapkan dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU Pasal 73 ayat (1) calon dan/ atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, tidak cukup bukti kuat.

Dari itu, Gakkumdu tidak menindaklanjuti, karena berdasarkan azas hukum: Lex Speasialis derogate Legi Generalis: (aturan hukum yang bersifat khusus menyampaikan aturan hukum yang bersifat umum).

Sehingga, terhadap permasalahan di atas tidak dapat menerapkan pasal 149 ayat 1 dan 2 KUHPidana. Karena terhadap aturan khusus telah diatur dalam pasal 73 ayat 1, 2, dan 3 UU nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan dan hasil rapat Sentra Gakkumdu, Sabtu (12/12/15) dimulai pukul 11.00 WIB hingga pukul 17.00 WiB, diteken Ketua Panwas Rohul, Polres Rohul, dan Perwakilan dari Kejari Pasirpangaraian Juanda Sitorus, dugaan praktik money politik di Kabun tidak terbukti.

Menurut Hidayati, hasil kesimpulan, berdasarkan azas hukum, dengan mengesampingkan aturan hukum bersifat umum, dugaan money politik tidak bisa menerapkan 149 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana, sehingga tak bisa ditindak lanjuti Gakkumdu Rohul.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Rohul AKP M. Wirawan Novianto mengatakan Gakkumdu tak bisa menerapkan Pasal 73 ayat (1, 2, dan 3), karena tiga pria asal Kabun yang sempat diklarifikasi bukan merupakan tim pemenangan atau tim kampanye salah satu pasangan calon atau Paslon.

"Dari penyelidikan di lapangan, dan fakta-fakta hukum, termasuk di KPU tidak dimasukkan dalam tim salah satu pasangan calon," jelas AKP M. Wirawan.

"Karena salah satu unsur sudah gugur, maka tidak bisa dilanjutkan," tambahnya.

Sementara, Kasi Intel Kejari Pasirpangaraian Deddy Herliyantho mengatakan setelah diklarifikasi kepada ketiga pria tersebut, A, S, dan C), ternyata ketiganya tidak masuk dalam tim kampanye salah satu Paslon.

"Saat memberikan uang, si A ini juga tidak ada mengajak untuk memilih salah satu pasangan (paslon)," ungkapnya.

Dari klarifikasi, sambung Deddy, pria inisial A mengaku uang sekira Rp 600 ribu itu merupakanya uang pribadi, sebagai bentuk simpati dirinya kepada salah satu Paslon. Sedangkan inisial S hanya membagikan uang, namun tidak terbukti mengajak orang lain untuk memilih salah satu Paslon.

Dari klarifikasi ketiga pria di Kabun, Gakkumdu Rohul ragu menaikkan kasus dugaan money politik tersebut.

"Karena saling kenal, ya kami kasih saja," jelas Deddy menirukan kata A saat diklarifikasi oleh Gakkumdu Rohul beberapa waktu lalu.*(Fah)

Politik