BAGANSIAPIAPI-Untuk menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengolahan limbah yang tengah dibahas oleh DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sebelum dijadikan Perda, DPRD Rohil akan segera membentuk Panitia Khusu (Pansus).

Dari hasil peninjauan yang dilakukan oleh tim beberapa waktu yang lalu, dari lima PKS yang ditijau, pengolahan limbah dan sampahnya ternyata belum dikelola dengan baik.

"Kemarin kita meninjau lima PKS, melihat secara langsung pengolahan sampah dan limbahnya, namun klita melihat limba dan sampahnya tidak dikelola dengan baik, artinya langkah untuk menentukan Perda pengolahan limbah bagi perusahaan di Rohil ini sudah tepat," ungkap Afrizal,salah satu anggota DPRD.

Lebih jauh Afrizal juga menjelaskan, peninjau tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengolahan sampah dan limbah disetiap PKS serta melihat kemana limbah PKS tersebut dibuang. Jika pembuangan dilakukan pihak pabrik langsung ke sungai atau ke lahan warga, Perda yang ada itu sudah menentukan sanksi hukum yang akan diberikan.

Masing-masing perusahaan, kata Afrizal, harus mengikuti peraturan yang ada, jadi kepada masing-masing pabrik sudah harus melakukan penjinakan kepada limbah.

"Jika Perda nantinya telah disahkan, tentu kita harus mengikuti Perda tersebut. Karena bila tidak diikuti akan terkena sanksi karena itu telah bertentangan dengan hukum,"tegasnya.

Afrizal juga menyebutkan dari lima PKS yang ditinjau ada satu PKS pengolahan limbah dan sampahnya masih dalam tahap perbaikan, hal itu dikarenakan PKS tersebut baru beroperasi dan pihaknya memberikan teguran agar secepatnya memperbaiki pengolahan limbahnya. Berhubung hal itu keluarkan oleh Pemerintah Daerah.

"PKS yang tidak mengolah sampah dan limbah dengan baik tentu sudah menyalahi amdal, namun dari kita DPRD hanya bersifat menghimbau serta mengingat sebelum perda tersebut disahkan. Karena yang bisa menindak itu pemerintah,"tutup Afrizal. (jon/avd/dprd)