BENGKALIS-Kejaksaan Negeri (Kejari) sebagai salah satu institusi penegak hukum membantah keras adanya dugaan kongkalikong dalam proses pelelangan yang dilaksanakan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis.

Bahkan Kejari Bengkalis mengaku terus memantau dan
mengawasi kinerja yang selalu mendapat sorotan masyarakat, terutama pada proses lelang proyek.
       
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis Rahman Dwi Saputera melalui Kasi Intel Furqonsyah ketika dikonfirmasi soal adanya dugaan pencatutan nama atau institusi aparat penegak hukum dalam proses pelelangan di Bengkalis, mengaku kalau ia sering mendengar hal
tersebut. Demikian juga dengan adanya kongkalikong antara kejaksaan dengan ULP dalam proses lelang, dibantah keras Kejari Bengkalis.
       
"Kami senantiasa mengawasi kinerja dan sepakterjang ULP Bengkalis dalam pelelangan proyek. Soal adanya dugaan pencatutan nama, terutama soal adanya paket proyek titipan dari pihak kejaksaan itu sama sekali
tidak benar. Tidak ada kongkalikong antara kejaksaan dengan ULP Bengkalis,"bantah Furqonsyah, Rabu (19/08/2015).
       
Soal adanya dugaan mem-backing proyek oleh kejaksaan tersebut, ia meminta kepada khayalak ramai untuk memberitahukan langsung ke kantor kejaksaan. Karena pada prinsipnya Kejari Bengkalis selalu mengawasi
kinerja personil di ULP, mulai dari ketua ULP, ketua dan anggota kelompok kerja (pokja) di ULP.
       
Sedangkan terkait langkah Kejari dalam memberantas dugaan praktek suap dalam pelelangan proyek di Bengkalis, Furqonsyah mengaku untuk membuktikan praktek suap harus dilakukan tangkap tangan atau melalui sadapan. Kejari sendiri tidak memiliki fasilitas untuk melakukan penyadapan.

"Harus tertangkap tangan kalau ada dugaan praktek suap. Kita tidak memiliki fasilitas penyadap, sehingga untuk memberantas praktek suap proyek atau pengaturan itu harus dilakukan secara tepat. Sebab para pelakunya sangat rapi dalam menjalankan praktek tersebut,"jelas Furqonsyah.
       
Sejumlah kalangan di Bengkalis sejak dua tahun terakhir, menilai banyak kejanggalan dalam praktek pelelangan proyek di ULP Bengkalis,seperti praktek suap atau setoran yang sudah bukan rahasia lagi. Termasuk diantaranya adanya dugaan back up penegak hukum dalam pelelangan proyek di Bengkalis.
       
"Dalam pelelangan proyek di ULP Bengkalis kita berharap harus bersih dari intervensi pihak manapun. Termasuk ketua ULP beserta seluruh pokja di ULP yang sering mengatasnamakan aparat penegak hukum, atau mengaku punya keluarga di institusi tertinggi penegak hukum,"timpal Abdul Rahman S, pemerhati dari BAK-LIPUN Bengkalis.
         
Disebut Abdul Rahman lagi, personil di ULP Bengkalis dalam melakukan lelang sering terdengar menjual-jual nama aparat, terlepas itu betul atau tidak. Diantaranya ketua ULP (Sevnur,red) berikut  pokja-pokja yang terkesan berlindung lewat kedekatan dengan penegak hukum.

"Betul atau tidak ULP Bengkalis di-back up aparat, kita meminta proses pelelangan harus bersih agar pembangunan di Bengkalis berjalan baik, karena dampaknya kepada kualitas proyek dilapangan,"ujar Abdul Rahman.(Sup)