JAKARTA-Lagi-lagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus bersiap kehilangan lawan di pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015.

Bakal pasangan calon yang diusung oleh PDIP (18 kursi) di Kota Denpasar yakni Ida Bagus Ray Wijaya dengan I Gusti Ngurah Jaya Negara terancam tidak memiliki lawan tandingan.

Pasalnya KPU Kota Denpasar menerima surat permohonan maaf dari salah satu bakal calon kandidat.

Ketua KPUD Kota Denpasar I Made Jhon Darmawan, menjelaskan telah menerima surat permohonan dari pasangan SWAR yakni Iketut Suwandi dengan wakil Made Harjayo yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Gerindra dan. Partai Demorat. Pasangan ini sudah memenuhi 20 persen syarat pencalonan yakni 9 kursi di DPRD.

"Isi suratnya bukan pernyataan mengundurkan diri, akan tetapi yang bersangkutan tidak bisa melengkapi berkas persyaratan calon. Berkas tersebut adalah surat kepada pimpinan dewan bahwa yang bersangkutan akan maju sebagai wali kota dan tanda terima dari pimpinan dewan terkait pengajuan surat tersebut," terang Darmawan kepada Okezone di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (10/8/2015).

Darmawan datang ke Kantor KPU dalam rangka melakukan konsultasi mengenai persoalan ini. Ia menyatakan telah menerima surat dari tim kampanye pasangan SWAR pukul 15.40 WIB, Jumat 7 Agustus 2015. Sementara itu, tahapan perbaikan persyaratan ditutup pada hari yang sama pukul 16.00 WIB.

"Sampai saat ini sudah dikonsultasi dan didalami terhadap kasus Denpasar yang berbeda dengan kabupaten/kota yang lain. Kalau ini dua dan ditangguhkan pada masa perbaikan," sambung Darmawan.

Darmawan menambahkan, keputusan nantinya ada di KPU kabupaten/kota, KPU hanya memberikan saran. Menurutnya, jika pasangan SWAR tidak melengkapi persyaratan maka akan digugurkan. Pengumumannya akan diumumkan pada saat penetapan pasangan calon 24 Agustus 2015.

Untuk diketahui I Ketut Suwandi merupakan anggota DPRD Provinsi Bali dari Partai Golkar. Sebelumnya Keputusan MK Nomor 33 yang menyatakan tentang syarat anggota DPR atau DPRD harus mundur ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah.