Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) resmi memberhentikan Ade Komarudin (Akom) dari jabatan Ketua DPR RI, Rabu (31/11). Pemberhentian Akom ini sesuai dengan penjatuhan sanksi akumulatif, yakni sanksi ringan dan sedang atas dua kasus yang menyeret Akom.

Dua kasus tersebut yakni perkara persetujuan rapat sembilan perusahan BUMN melakukan rapat dengan Komisi XI tanpa sepengetahuan Komisi VI yang merupakan mitra kerja perusahaan BUMN itu. Serta, laporan empat orang anggota baleg karena diduga melanggar kode etik dewan dengan mengulur waktu dalam pembahasan RUU Pertembakauan.

Usai dicopot, jabatan Ketua DPR digantikan Setya Novanto dalam sidang Paripurna di Gedung DPR pada Rabu (30/11). Kedekatan Akom dengan Setya Novanto pun dikabarkan renggang.

Namun Akom membantah hubungan dirinya dengan Novanto renggang sejak kedua kader Golkar ini bersaing menjadi calon ketua umum di Munas Golkar Bali.

"Pribadi tidak ada masalah dengan Pak Setnov. Saya berbeda karena bersaing saja. Kalau bersaing boleh dong? Tapi secara pribadi tidak ada itu," kata Akom saat jumpa pers, Jakarta, Minggu (25/12).

Akom juga menampik jadi penyebab terhambatnya pengesahan UU Tax Amnesty. Menurutnya pemberhentian dirinya merupakan warna dari karier politiknya yang sudah dimulai sejak 1997.

"Semoga yang fitnah itu disadarkan Tuhan. Seperti yang diketahui saya ora opo-opo," ungkapnya.

Selain itu, dia membantah isu dirinya terlibat dalam aksi damai 4 November dan 2 Desember lalu. Dia merasa kabar tidak sedap itu muncul karena dirinya berlatar belakang aktivis HMI.

"Melihat latar belakang, saya dicurigai terhadap isu dugaan penistaan agama," katanya.

Lanjut dia, saat aksi itu dirinya sedang berada di tempat kelahirannya, Purwakarta. Ketika itu, dia sedang melakukan peletakkan batu pertama pembangunan pondok pesantren.

Aksi itu, kata dia murni keagamaan bukan politisasi. Dia meyakini kalau politisasi tidak akan ada massa sebanyak itu.

"Tidak mungkin bagi saya kalau dipolitisasi massa bisa sampai 7,5 juta banyaknya. Kalau dipolitisasi tidak mungkin sebanyak itu. Itu juga tidak mungkin dilakukan gerakan-gerakan lain kalau tidak murni membela agama," sebutnya.

Saat ini, lebih jauh dirinya sedang berjuang membersihkan nama baiknya soal kasus pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPR. Dia juga menegaskan tidak ada niatan kembali untuk merebut kursi panas sebagai Ketua DPR.

"Ini murni untuk nama baik saya. Saya enggak mau negara ini yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Saya luruskan ingin mengembalikan mama baik saya, bukan ingin jadi ketua lagi. Masa ketua DPR cuma diisi saya sama Pak Setnov saja. Emang DPR punya saya sama Pak Setnov, kan enggak," tukasnya. (merdeka.com)
Politik