TEMBILAHAN-Terkait Lambannya proses pelaksanaan pembagunan kawasan pedesaan, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menggelar rapat dengar pendapat bersama beberapa pejabat desa. Senin (03/08/15).

Rapat dengar pendapat yang digelar di ruang komisi ini, turut dihadiri Ketua Komisi I, Yusuf Said, dan didampingi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil, Ferryandi.

Dalam rapat tersebut beberapa pejabat desa mengeluhkan rumitnya proses administrasi yang harus dipenuhi menuju proses pelaksanaan pengerjaan di lapangan serta Kondisi dipersulit juga diakibatkan persoalan alam.

Pada kesempatan tersebut Yusuf Said mengatakan, sesuai aturan yang ada, secara penuh pelaksanaan pembagunan merupakan tanggung tanggung jawab pejabat desa, tak lagi menjadi wewenang kabupaten. "Jadi, ini akan lebih memudahkan dalam proses pengelolaan dana keuangan dan mempercepat pengerjaan pembangunan desa dan tidak perlu lagi pejabat desa harus bolak - balik ke BPMPD di Tembilahan, karena dana akan ditransfer melalui setiap rekening desa masing-masing," ungkapnya

Lebih lanjut ia berpesan, guna menghindari adanya pejabat desa yang tersandung masalah hukum.  Ia meminta kelayakan dalam pengerjaan di lapangan juga harus menjadi perhatian serius, baik dalam pembiayaan material bahan mau pun pembayaran upah.

"Pengerjaan di lapangan harus disesuaikan dengan biaya yang dibebankan. Jangan sampai biaya yang dikeluarkan jauh dari kata layak,"jelasnya lagi

Sementara itu, Ferryandi menjelaskan  berdasarkan peraturan yang ada, seluruh perangkat pejabat desa, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada Peraturan Daerah, ketimbang Peraturan Bupati (Perbulan). Pasalnya, pengesahan Perda lebih awal dari pada pengerahan Perbup. "Suka atau tidak, mau tidak mau, pejabat desa harus  mengikuti Perda,"sebutnya.

"41 berkas desa yg sudah masuk dan telah evaluasi  di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) akan cair dalam waktu dekat, untuk itu kita minta dalam penggunaannya harus sesuai peruntukan dan menghasilkan pembangunan desa yang berkualitas. Yang penting ada pertangungjawabannya," pungkasnya (dit)