Dapat Rapor Merah dari KPK, Fraksi Golkar Usul Pembahasan APBD Pekanbaru Didampingi Lembaga Antirasuah

Pemerintahan

Dapat Rapor Merah dari KPK, Fraksi Golkar Usul Pembahasan APBD Pekanbaru Didampingi Lembaga Antirasuah

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Jumat, 06 Mar 2026 09:19

(FotoGoriau.com)

PEKANBARU - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel, mengusulkan agar proses perencanaan hingga pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru ke depan mendapat pendampingan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dinilai mendesak untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama KPK yang diikuti pimpinan serta anggota DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (5/3/2026). Roni menegaskan, kehadiran lembaga antirasuah tersebut sangat diperlukan agar seluruh tahapan penganggaran terpantau secara utuh.

"Kami mengusulkan agar dalam kegiatan perencanaan dan pembahasan APBD, DPRD didampingi oleh KPK. Dengan begitu, KPK dapat melihat secara utuh bagaimana proses perencanaan, pembahasan hingga pengesahan APBD di Kota Pekanbaru," ujar Roni usai rapat.

Menurutnya, usulan ini telah disampaikan kepada pimpinan DPRD dan mendapat respons positif. Roni juga membeberkan fakta bahwa sejumlah daerah lain di Indonesia justru sudah lebih dulu melibatkan KPK dalam mengawal proses perencanaan anggaran daerah.

"Banyak daerah yang sudah melakukan pendampingan dengan KPK terhadap proses perencanaan, terutama dalam pembahasan APBD. Pekanbaru justru dinilai tertinggal," ungkapnya.

Roni juga menyoroti evaluasi tata kelola pemerintahan oleh KPK yang memberikan rapor merah kepada Kota Pekanbaru. Baginya, catatan buruk tersebut merupakan alarm keras yang harus disikapi serius oleh pihak eksekutif maupun legislatif dengan memperbaiki pola kerja dan pelayanan publik.

"Ini perlu kesadaran bersama, tidak hanya eksekutif tetapi juga legislatif. Kita harus bersama-sama memperbaiki ke depan, baik dalam penggunaan APBD maupun peningkatan pelayanan publik," tambahnya.

Ia berharap peningkatan peran DPRD dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat berjalan lebih maksimal. Dengan supervisi yang ketat, Roni optimis kinerja eksekutif dapat terpantau lebih baik sehingga Pekanbaru bisa keluar dari zona merah penilaian KPK.

Sumber: GoRiau.com

Pemerintahan

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 13:13

38 Orang Lulus Seleksi Administrasi Calon Anggota KI

PEKANBARU - Tim seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau periode 2026-2029, telah mengumumkan hasil seleksi administrasi. Total ada sebanyak 38 peserta dinyatakan lulus seleksi admini

Rabu, 18 Mar 2026 09:01

Seleksi CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

JAKARTA - Teka-teki seleksi CPNS 2026 kapan dibuka akhirnya terjawab. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, saat ini pemerintah masih mematangkan skema rekrutmen Aparatur Sip

Selasa, 17 Mar 2026 16:19

Wacana WFH Imbas Konflik Timteng, Pramono Siap Ikuti Arahan Pusat

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap kemungkinan penerapan kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah demi menghemat konsumsi BBM mengantisipasi krisis akibat ketegangan Timur Teng

Selasa, 17 Mar 2026 15:39

Tindaklanjuti Instruksi Prabowo, Kapolri Resmikan dan Bangun 110 Jembatan di Riau

RIAU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan groundbreaking pembangunan 83 jembatan dalam program Jembatan Presisi di Provinsi Riau. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo ter

Selasa, 17 Mar 2026 08:43

Catat Nomor Ini, Pemkab Siak Buka Layanan Pengaduan MBG Lewat WhatsApp

SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak resmi membuka layanan pengaduan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Layanan ini disediakan untuk menampung keluhan maupun laporan masyarakat terkait menu MBG yan

komentar Pembaca