Pada Oktober 2016 silam, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah meminta agar Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) berhenti melayani permintaan wawancara doorstop dari awak media. Alasannya karena kerap dijadikan sentimen negatif.

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mendukung usulan dari Megawati bahwa Ahok harus berhenti melontarkan pernyataan di media massa. Hal ini menyusul polemik pernyataan Ahok dan kuasa hukumnya soal bukti adanya percakapan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua MUI Maruf Amin yang berisi permintaan untuk segera mengeluarkan fatwa penistaan agama.

"Saya melihatnya, ya bener Mbak Mega, mulut Ahok diselotip saja. Ada kegaduhan," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2).

Masalahnya, setelah tudingan Ahok menjadi polemik, sejumlah petinggi negara seperti Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan, dan Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana mendatangi kediaman Maruf kemarin malam.

"Yang jadi soal hari ini kan, Ahok yang gaduh kok petinggi negara yang datang ke kiai. Karena Ahok yang minta atau bosnya Ahok yang suruh orang-orang itu? Ini kan yang datang, Kapolda, Pak Luhut, itu kan orang-orang terhormat yang datang ke Kiai Amin," terangnya.

Desmond mempertanyakan alasan para pejabat negara tersebut turun tangan akibat pernyataan Ahok. Kunjungan tersebut, kata dia, justru menimbulkan opini, Ahok dilindungi oleh kekuasaan.

"Ini inisiatif atau diperintah? Kok persoalan Ahok jadi hal yang luar biasa. Kenapa kesannya jadi jelek? Kenapa kesannya penguasa terlibat melindungi Ahok dengan datangnya petinggi negara ke Kiai Amin," tegas dia.(Merdeka.com)
Politik