BAGANSIAPIAPI-Adanya wacana akan merumahkan tenaga honor yang tidak produktif terkait dengan rasionalisasi anggaran di kedinasan BKD Kabupaten Rokan Hilir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohil meminta ketegasan dari Pemda Rohil.

Jika memang melakukan gerakan untuk pengurangan dana di BKD kata Imam Suroso anggota DPRD Rohil dari Komisi A Pemda memang harus tegas.

Jangan ada lagi oknum pejabat yang malah memberikan rekomendasi kepada Pemda untuk memasukkan orang menjadi tenaga honor menurut Imam hal ini sangat tidak realistis.

Di satu sisi langkah BKD yang akan menertibkan tenaga honor di Rohil disambut baik oleh jajaran legislative Rohil, mengingat memang banyak tenaga honor yang tidak produktif akan tetapi tetap digaji oleh pemerintah Daerah.

Tentunya hal ini membuat resah berbagai pihak. Terlebih lagi ketika Pemda dilanda demam devisit anggaran membuat Rohil harus berdiri pada kekuatan daerah lagi.

Dengan menggunakan berbagai cara untuk bisa meningkatkan PAD kembali, guna tetap bisa melanjutkan roda pembangunan di Rohil ini. Salah satu langkah yang digunakan daerah adalah rasionalisasi anggaran sehingga banyak kedinasan yang harus mencoret kegiatan dibidangnya masing-masing.

"Kami masih mendengar adanya pejabat kita yang mengatakan terang-terangan memasukan orang terdekatnya menjadi tenaga honor. Menurut kami ini sudah tidak sam lagi dengan tujuan awal dari kita semua yang sepakat untuk melakukan penghematan anggaran dengan berbagai langkah," tegas Imam Suroso.

Ia meminta kepada BKD untuk lebih selektif lagi dalam memilih tenaga honor. Selain itu tenaga honor yang akan dirumahkan bila memang wacana itu dijalankan, Imam meminta betu-betul tenaga honor yang tidak mempunyai kontribusi dengan pekerjaannya. Serta yang tidak mampu loyal kepada Pemda Rohil, lebih baik diberhentikan saja karena itu menjadi pemberat bagi daerah(jon/adv/dprd)