BAGANSIAPIAPI-Anggota DPRD Rohil meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan pendataan kembali tetkait tenaga honorer. Agar tidak ada istilah Honorer Siluman yang dapat merugikan keuangan pemerintah.

"Kita masih mendengar adanya temuan di lapangan bahwa masih ada tenaga honor siluman yang orangnya tidak ada tapi gajinya tetap jalan. Nah inikan tidak sesuai lagi dengan visi dan misi pemerintah dalam melakukan rasionalisasi anggaran,"kata Imam Suroso, anggota DPRD Rohil dari Komisi A.

Dicontohkannya, tidak sedikit tenaga honorer yang pindah maupun berhenti melalui prosedur, sehingga, nama yang bersangkutan masih tetap ada di dinas tempatnya bekerja, tentu honornya masih terus dibayarkan, sehingga hal ini menjadi bumerang bagi daerah sendiri.

Diumpamakannya, jika saja ada tenaga honorer siluman 500 orang se-Rohil ini yang tidak lagi dikeluarkan honornya, tentu tidak sedikit kas daerah yang bisa diselamatkan tanpa mengganggu tenaga honor yang aktif.

Pada pertemuan dengan pihak BKD beberapa waktu lalu, tambah Imam, Komisi A menekankan kepada BKD untuk bisa menyelesaikan hal ini. Dan pihak BKD juga harus selektif nantinya dalam memberhentikan atau menerima tenaga honor, cukup yang tidak produktif saja yang dibersihkan bersama honor siluman tersebut.

"Yang namanya digaji oleh daerah itu tentu kita harus loyal terhadap
pekerjaan, tidak memandang itu seperti apa yang jelas tetap berikan
yang terbaik bagi Rohil. Dan jika yang bersangkutan tidak ada
loyalitas lagi, ya... lebih baik dilepas, terus tenaga honor yang tidak ada wujud asli orangnya juga harus diberi tindakan oleh BKD,"tegas Imam. (jon/adv/dprd)

Politik