ROKAN HULU-Untuk menghindari adanya pemilih ganda maupun pemilih siluman serta penggelembungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di lingkungan perusahaan Perkebunan pada pelaksanaan Pilkada Rohul 9 Desember mendatang.

Pemerintah daerah Rohul mewanti-wanti kepada KPU beserta jajarannya, agar karyawan maupun buruh harian lepas yang masuk kedalam DPT Kabupaten Rohul pada Pilkada serentak nanti harus valid.

Tidak saja karyawan perusahaan, seluruh masyarakat Rokan Hulu yang mempunyai hak pilih harus masuk kedalam DPT Rohul.Jangan sampai gara-gara masalah DPT yang tidak akurat, akan merusak pesta demokrasi di Rohul.

''Demokrasi itu hak nya rakyat, kita lindungi dan menjamin hak rakyat dalam memilih pemimpinnya lima tahun kedepan.Jangan sampai ada masyarakat dirugikan, karena tak memiliki hak pilih,''ungkap Bupati Rohul Drs H Achmad MSi, Kamis, (6/8/2015), usai memimpin rapat koordinasi (Rakor) tentang data pemilih pada Pilkada Rohul di ruang rapat lantai III kantor bupati.

Dalam rakor tersebut dihadiri Ketua KPU Rohul Fahrizal ST MT bersama Anggota KPU Rohul, Ketua Panwas Rohul Hidayati SKom MPdI dan anggota. Hadir Kapolres Rohul AKBP Pitoyo Agung Yuwono SIK MHum, Kajari Pasirpengaraian Syafiruddin SH MH, Dandim 0313/KPR Letkol Kav Yudi Prasetio SIp.

Kepala  Disdukcapil Rohul H Irpan Rido SSos, Kepala Badan Kesbang Politik Rohul Drs Budhia Kasino, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Rohul Herry Islami ST MT, Camat Tambusai Utara Gorneng SSos, Camat Tambusai H Zahrial luthfi SSos MSi, sejumlah kepala desa.

Bupati Achmad meminta kepada Perusahaan yang beroperasi Rohul dapat membantu petugas dari jajaran KPU Rohul yang melakukan validasi data pemilih. Dalam artian, pimpinan perusahaan tidak menghalangi jajaran KPU dalam melakukan validasi pemilih yang nota bene karyawan perusahaan.

Dalam rakor tersebut, Ketua KPU Rohul Fahrizal ST MT menyebutkan daftar pemilih tetap di Perusahaan perkebunan di Rohul baik pada pelaksanaan Pileg dan Pilpres lalu, masih kurang baik, khususnya Kecamatan Tambusai, Tambusai Utara dan Bonai Darussalam.
Karena karyawan perusahaan yang telah masuk kedalam DPT, jelasnya adanya karyawan yang pindah tugas dan berhenti.

''Kita kuatirkan, didalam DPT nama karyawan itu ada, tapi orangnya tak ada (pindah tugas).Yang menjadi kendala jajaran KPU Rohul untuk melakukan pendataan atau pemutahkiran data pemilih di perusahaan , akses masuk keperusahaan sulit.''sebutnya

Dia menyebutkan, pada saat Pileg dan Pilpres lalu, Data Agregat  Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang telah diserahkan Kemendagri Republik Indonesia (RI) kepada KPU dengan Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemkab Rohul jauh perbedaanya.

''Kami tak tau data itu dari Pusat.Setelah ditelaah per TPS, jauh perbedaanya.kenaikan jumlah DPT sangat signifikan di lingkungan perusahaan.Karena ditemukan pemilih ganda namanya sampai empat''sebutya

Fahrizal memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rohul dalam mencarikan solusi terhadap daftar pemilih ganda terutama karyawan perusahaan.

''Kita berterimakasih kepada Pak Bupati, yang telah membantu KPU Rohul mencarikan solusi untuk keakuratan DPT di lingkungan perusahaan yang selama ini tidak valid pemilihnya.Kalau bersinergi, jumlah DPT Rohul benar-benar riil dilapangan''tuturnya. (Fah)
Politik