BENGKALIS-Wacana pembentukan Panitia Khusus (pansus) terkait kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis oleh Komisi II DPRD Bengkalis mendapat dukungan dari Fraksi Demokrat di DPRD Bengkalis. Langkah pembentukan dinilai sudah tepat, untuk mengevaluasi kinerja badan Ad Hoc tersebut.

Seperti disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Bengkalis Nurazmi  Hasyim ST, bahwa fraksi-nya sepakat dengan wacana yang dimunculkan oleh sejumlah anggota komisi II tersebut. Menurutnya, ULP sebagai lembaga Ad Hoc tetap berada dibawah pengawasan pemerintahan daerah, baik itu eksekutif dan legislatif, karena semua personil didalamnya adalah PNS dan proyek yang dilelangkan menggunakan dana APBD Bengkalis.

"Kami dari Fraksi Demokrat mendukung keinginan dari kawan-kawan di dewan untuk menempuh langkah berikutnya, yaitu membentuk Pansus ULP. Hanya saja pembentukan pansus itu jangan dipersepsikan negatif, karena tiga kali dipanggil hearing (dengar pendapat,red) oleh komisi II, pihak ULP selalu mangkir,"ungkap Nurazmi, Minggu (30/08/2015).     

Langkah pembentukan pansus itu lebih mengedepankan kepada persoalan kinerja ULP, karena sampai sekarang ini proses pelelangan di ULP Bengkalis tidak kunjung selesai. Kemudian dampak dari keterlambatan  pelelangan tentu saja kepada pembangunan daerah dan masyarakat selaku objek dari kegiatan pembangunan itu sendiri. Hal tersebut seharusnya  menjadi catatan dalam pembentukan pansus, dan Fraksi Demokrat berharap benang kusut yang terjadi di ULP dapat diurai melalui pansus.

  "Fraksi Demokrat sendiri mendukung sepenuhnya pembentukan pansus bukan karena tendesi sakit hati atau ada hal lain, tapi murni demi kepentingan pembangunan daerah. Apalagi personil ULP, mulai dari ketua ULP sampai ketua-ketua Pokja membandel ketika dipanggil hearing oleh komisi II beberapa waktu lalu,"ulas Nurazmi.