Jakarta - Gaji PNS naik 5% pada tahun 2019. Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan melakukan kajian hukum. Mengapa?

Sekretaris Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman mengatakan kenaikan gaji PNS memang hal wajar, namun ada hal yang perlu dicermati.

"Saat ini kita belum bisa kasih tanggapan lengkap. Di satu sisi kenaikan gaji memang hal wajar dan haknya PNS, tapi yang patut diwaspadai adalah jangan ada pihak yang mengkaitkan kenaikan gaji tersebut untuk kepentingan politik petahana," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (11/12/2018).


Habiburokhman lalu berbicara soal UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Di situ ada pasal yang mengatur pidana bagi setiap pejabat negara yang sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. Dicek di UU Pemilu, aturan itu tertuang dalam Pasal 547.

Oleh karena itu, Habiburokhman menuturkan pihaknya akan melakukan kajian hukum terkait kenaikan gaji PNS.

"Kami ingatkan jika dalam UU Pemilu ada larangan tegas bagi pejabat negara untuk mengambil kebijakan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon," sebut dia.

"Satu dua hari ini kami akan lakukan kajian hukum, setelah itu kami akan menentukan langkah-langkah selanjutnya," imbuh Habiburokhman.

Pemerintah akan menyusun payung hukum tentang kenaikan gaji PNS sebesar 5% pada Januari 2019. Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan payung hukum berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) itu baru akan terbit sekitar 2-3 bulan kemudian, atau sekitar April 2019.

(detik.com) Politik