Hanura Balas Habiburokhman: Prabowo Bilang Kenaikan Gaji PNS Bagus

Rabu, 12 Des 2018 13:37

Detik.com

Jakarta - Partai Hanura bingung dengan sikap Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandiaga yang menyoroti kenaikan gaji PNS sebesar 5% di 2019. Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir mengungkit pernyataan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu soal rencana kenaikan gaji PNS.

"Padahal rencana tersebut sudah diketahui oleh Prabowo Subianto di mana ketika berkunjung ke kantor PBNU pada hari Kamis, 16 Agustus 2018, Prabowo mengomentari rencana Pemerintah yang akan menaikan gaji PNS, Guru, TNI, dan Polri pada tahun 2019 mendatang sbb: 'Kalau setiap usaha untuk kesejahteraan PNS, guru ABRI, itu tentunya baik dan bagus'," kata Inas kepada wartawan, Rabu (12/12/2018).

"Artinya dia mengatakan, segala bentuk program atau kebijakan pemerintah untuk membantu dan meringankan penderitaan masyarakat Indonesia adalah baik," imbuh Inas menafsirkan pernyataan Prabowo beberapa waktu lalu.

Pada 16 Agustus lalu, Prabowo memang menyebut setiap usaha untuk memperbaiki kesejahteraan PNS, guru, ABRI tentunya baik dan bagus selama kemampuan ekonomi negara menunjang. Pernyataan Prabowo saat itu terlontar kala menanggapi rencana pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji PNS sebesar 5% pada 2019.

Kembali ke Inas, bagi dia, pernyataan Sekretaris Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman yang mengaku akan melakukan kajian hukum soal kenaikan gaji PNS malah membingungkan. Meski demikian, Habiburokhman menegaskan kenaikan gaji PNS adalah hal wajar.

"Nah! sekarang melalui anak buahnya, kenapa Prabowo terkesan keberatan jika gaji PNS, guru, TNI dan Polri akan dinaikkan? Apakah karena Prabowo kesal dan beranggapan bahwa PNS, guru, TNI dan Polri tidak mau berpihak kepada Prabowo?" sebut dia.

Ketua Fraksi Hanura DPR itu sama sekali tidak mengerti mengapa kubu Prabowo menyoroti kenaikan gaji PNS di 2019. Padahal, klaim Inas, orang-orang kubu Prabowo yang duduk di DPR menyetujuinya.

"Padahal juga, kenaikan gaji PNS, guru, TNI dan Polri ini sudah lama direncanakan dan diketahui juga oleh kubu Prabowo-Sandi yang duduk di DPR bahkan ikut serta menyetujui melalui APBN 2019, lupa ya?" pungkas Inas.

(detik.com)

Politik

Berita Terkait

Jumat, 03 Jul 2026 16:35

Ekspor Minyak Arab Saudi Meroket Setelah Selat Hormuz Dibuka

Sejak Amerika Serikat (AS) dan Iran menyetujui perjanjian untuk membuka kembali jalur laut Selat Hormuz bulan lalu, Arab Saudi telah meningkatkan pengiriman minyaknya. Menurut laporan dari CNBC pada J

Jumat, 03 Jul 2026 16:08

BC Bengkalis Gagalkan Penyelundupan 652 iPhone Bekas Ilegal dari Malaysia

BENGKALIS �" Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis berhasil menggagalkan upaya masuknya 652 unit handphone bekas merek iPhone ilegal melalui Pelabuhan Pe

Jumat, 03 Jul 2026 16:06

Polisi Ungkap Kasus Narkotika 500 Gram di Pangkalan Kuras Pelalawan

PELALAWAN �" Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di Dusun II Seimedang, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Rab

Jumat, 03 Jul 2026 16:04

65 Personel Polres Rokan Hilir Naik Pangkat, Kapolres: Jadikan Amanah untuk Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan

TANAHPUTIH-Sebanyak 65 personel Polres Rokan Hilir menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Personel Polres Rokan Hilir Periode 1 Juli 2026. Upacara berl

Jumat, 03 Jul 2026 15:34

Taspen dan Kemenag RI Integrasikan Data Pernikahan untuk Permudah Layanan ASN

PT TASPEN (Persero) menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang

komentar Pembaca