BAGANSIAPIAPI-Komisi D DPRD Rohil membahas penyalusran sistem pembayaran daerah dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian. Pada hearing ini juga di bicarakan perlunya pendataan ulang terhadap guru secara menyeluruh guna meningkatkan kualitas guru.

"Belum lama ini, kita hearing bersama mereka (dinas terkait) untuk membicarakan sistem pembayaran gaji guru semua tingkatan baik pegawai dan honor," kata Sekretaris Komisi D Hj Suryati, Selasa (16/11) di Bagansiapiapi.

Dikatakan Suryati, pembicaraan lanjutan hearing ini karena menyangkut hasil Ujian Nasional (UN) siswa yang kurang memuaskan sehingga Komisi D memandang perlunya dilakukn pendatan ulang terhadap guru secara menyeluruh.

"Kita melihat apakah ada keterkaitan kualitas guru, sistem pembayaran gaji dan pemerataan guru di daerah yang berpengaruh terhadap motivasi guru mengajar di sekolah. Nah, jika ada keterkaitan maka akan dicari solusinya bersama,"ungkapnya.

Oleh karena itu, Dinas Pendidkan dan Badan Kepegawaian diminta berkoordinasi terkait masalah pemerataan guru honorer dan pegawai ke daerah. Dengan demikian, kedepan hasil dan mutu pendidikan dapat lebih baik."Jika kendalanya kekurangan guru di daerah, maka perlu dilakukan mutasi bagi guru yang lebih dominan banyak di perkotaan. Dan tidak ada alasan lagi bagi guru yang menolaknya," ujar Tatik panggilan akrabnya.(jon/adv/dprd)