Hendra Dedi Syahbudi

Salah satu APK rusak yang dipasang oleh KPU Rohil.

Penegasan itu disampaikan Jaka menjawab statemen masyarakat yang mengatakan Panwas Rohil tidur dan tidak mengambil tindakan terkait Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir yang rusak dan hilang dibeberapa titik lokasi pemasangan.

" Jika ada masyarakat yang komplain bisa melaporkan ke KPU Rohil, mulai mencetak hingga memasangnya, itu gaweannya KPU, bukan tugasnya Panwas menjaga APK yang terpasang itu," sambung Jaka.

Namun jika ada warga masyarakat mendapati ada orang yang dengan sengaja merusak APK silahkan lapor ke Panwas Rohil karena perbuatan tersebut dapat dijerat dengan undang-undang nomor 8 tahun 2015 pasal 187 ayat 4 dengan ancaman enam bulan penjara dan denda enam juta rupiah.                 
Terkait banyaknya temuan Panwas Rohil dan jajarannya terkait APK yang rusak dan hilang, Panwas Rohil sudah merekomendasikan kepada KPU Rohil untuk menggantinya bahkan pengadaan ulang APK tersebut.

"Sekarang tinggal KPU nya mau melaksanakan rekomendasi Panwas Rohil atau tidak dan juga tergantung anggaran yang tersedia, cukup tidak kalau pengadaan lagi" imbuh Jaka.    

Menyikapi batas penyerahan surat pemberhentian sebagai anggota PNS/ASN atau DPRD bagi calon Bupati dan Wakil Bupati, Panwas Rohil mendukung sikap tegas KPU Rohil yang akan mencoret Paslon yang tidak menyerahkan surat pemberhentiannya, untuk itu Panwas Rohil akan memantau terus jelang batas akhir penyerahan surat tersebut pada 24/10/2015. (Ded)