ROKAN HULU - Pernyataan Bupati Rokan Hulu (Rohul), Achmad, Msi soal aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, termasuk Camat dan Kepala Desa boleh menghadiri acara kampanye dalam mendengar Visi Misi Paslon tersebut namun dianulir oleh Komisioner KPU Pusat, Sigit Pamungkas.

Yang mana sebelumnya saat upacara memperingati Hari Pahlawan (10/11) dalam sambutannya Bupati Rokon Hulu Achmad menyampaikan  atau arahannya ANS atau PNS bisa menghadiri bila ada Paslon Bupati dan Wakil Bupati khususnya Rokan Hulu ada yang kampanye.

Menanggapi hal tersebut Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas anulir penyaaaan Bupati Rohul itu disampaikannya saat menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) Pilkada Rohul "Bersuluk" (Berbudaya, Sejuk dan Berkualitas) diprakarsai KPU Rohul, Selasa (18/11),
"PNS, Camat dan Kades kan punya hak pilih di Pilkada nanti, jadi mereka boleh hadir saat kampanye, tapi Namun tidak dibolehkan naik ke panggung atau mengajak masyarakat untuk memilih salah satu Paslon," kata Achmad.

Dia membantah, apapun alasannya, PNS dilarang keras ikut kampanye atau tidak dibolehkan  melibatkan PNS, termasuk pegawai BUMN, BUMD, BMDes dan pegawai lain yang bekerja di pemerintahan.

"Hak pilih lain kan bisa, seperti memilih saat pelaksanaannya nanti. Tak mesti menghadiri kampanye," jelas Sigit usai acara Forum Diskusi kepada wartawan.

Menurut Sigit Pamungkas, sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, ASN dan PNS juga tidak boleh berpolitik, apalagi menghadiri kampanye.

"Intinya selama dia disebut sebagai PNS atau pejabat pemerintahan tidak boleh ikut kampanye, kecuali dia sudah tak jadi PNS lagi," tegas Sigit. (Fah)

Politik