ROKAN HULU-Sejumlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rohul, yang akan bertarung di Pilkada Rohul 9 Desember Mendatang, mendesak  KPU Rohul, untuk benar-benar melakukan Validasi data Pemilih. Hal ini menyikapi Lonjakan DP4 Rohul yang dinilai banyak pihak tidak masuk akal.

DP4 Rohul untuk Pilkada Rohul ini berjumlah 400.191 pemilih meningkat 50 ribu dari DPT Pilpres Di rohul yang hanya berjumlah sekitar 351 ribu.

Bakal Calon Bupati Rohul Hafith Syukri, meminta KPU Rohul untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi secara tebuka. Balon yang akan berpasangan dengan Nasrul Hadi ini menyebutkan, Validasi data pemilih ini sangat penting untuk menghindari adanya pemilih siluman sehingga menjamin pelaksana pilkada Rohul benar-benar  berjalan secara adil.

" Khususnya pemilih yang ada di perusahaan perlu dilakukan penelitian secara seksama terhadap data pemilihnya" ujar balon yang diusung partai Demokrat, PKS dan PKB ini.

Sementara  Bakal Calon Bupati Rohul  Syafrudin Potti, meminta KPU Rohul benar-benar melakukan pengecekan terhadap kebenaran dan ke absahan data Potensi Pemilih DP4 ini.

Syafarudin Potti yang akan berpasangan Dengan Erizal ST Juga meminta KPU untuk memastikan, berapa jumlah surat domisili yang digunakan pada saat Pilpres lalu, apakah sudah terdaftar dalam pemilih di pilkada rohul ini atau belum, kedua, KPU juga harus melakukan Kroscek, berapa jumlah perpindahan penduduk, kematian dan penduduk yang datang.

Syafei mengaku, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilur (DP4) untuk Pilkada Rohul yang berjumlah 400.191 dinilai masih wajar, namun hal itu perlu kembali dilakukan inventarisasi lagi, sehingga seluruh masyarakat Rohul bisa menyalurkan Hak Pilihnya.

Kemudian untuk karyawan di Perusahaan Syafei menyatakan bahwa yang menjadi pemilih dikawasan perusahaan harus warga yang memiliki legalitas lengkap. Dia juga menyarankan agar KPU Rohul bisa duduk semeja dengan Dinas terkait seperti Dinsosnaker Trans, Disdukcapil dan dinas terkait lainya, sehingga data di perusahaan itu valid serta tidak menimbulkan asumsi negatif.

" Harus duduk semeja, dari dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi harus memamarkan laporan dari perusahaan berapa jumlah tenaga kerja yang masuk dan berapa yang keluar, begitupn disdukcapil, dan semua instansi terkait, jadi datanya jelas, tida asumsi" ujar Syafei.

Syafei menyatakan bahwa pihaknya sudah membentuk tim untuk melakukan inventarisasi di setiap daerah yang dianggap rawan. Syafei menyebutkan, tim inventarisir tersebut  sudah berjalan Satu minggu dan ditargetkan selesai 2 minggu lagi.

" Dari beberapa daerah yang dikunjungi masih banyak ditemukan  warga yang kesulitan mengurus KK dan KTP yang menjadi syarat utama terdaftar sebagai pemilih dan itu kebanyakan berada di daerah perusahaan" ungkapnya

Sementara Calon Bupati Suparman belum didapatkan terkait hal ini karena saat  dihubungi melalui telpon selulernya Balonbup yang akan berpasangan dengan Sukiman ini tidak menjawab (Fah)

Politik