Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai, Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Basuki T Purnama ( Ahok) tak maksimal dalam mengatasi masalah banjir dan kemacetan lantaran rendahnya penyerapan APBD. Seperti tahun ini, hingga bulan November 2016 penyerapan anggaran baru 34 persen saja.

"Selain memang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti perencanaan tidak komprehensif dan kebijakan yang tidak tepat guna," kata Anies seperti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (29/11).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, akibat rendahnya penyerapan berdampak langsung pada warga Jakarta dalam memanfaatkan hasil pembangunan.

"Padahal, ketika negara menarik uang rakyat, pajak misalnya, selalu bersifat memaksa," ucap Anies.

Anies menuturkan, beberapa faktor perlambatan penyerapan APBD seperti, keterlambatan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), lambatnya penerbitan juklak dan juknis pelaksanaan kegiatan, hingga kekhawatiran pejabat untuk mengeksekusi program yang telah dicanangkan.

"Akhirnya, kembali masyarakat yang dikorbankan," ujar Anies.

Untuk itu, bila dirinya terpilih pada 15 Februari mendatang dia akan mengoptimalkan penyerapan anggaran. Seperti membuat berbagai program terkait secara komprehensif dan berkesinambungan.

"Salah satunya, dengan mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan," tutur Anies.

Kemudian, membangun sistem informasi terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, realisasi, hingga pelaporan yang merekam alur keuangan daerah secara real time.

"Kami juga akan membangun pemerintahan yang bersih, modern, dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas, serta keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi," tutup Anies. (merdeka.com)
Politik