MELINTANG-Ketua DPRD Nasrudin Hasan menjadi keynote speaker Seminar Pendidikan. Seminar itu dalam rangka Pelantikan Pengurus Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Rimba Melintang.

Narudin Hasan tampil, Selasa (3/11/15) dihalaman kantor Camat Rimba Melintang, dia menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD untuk kemajuan pendidikan, didengarkan hampir seribu guru dikawasan tersebut.

Dalam pokok pikiran itu, Ujian Nasional, tetap harus jadi ukuran penentu, karena dari 12 kabupaten/kota di Riau, Rokan Hilir berada pada posisi 12 secara general, dan ini menjadi tamparan, keprihatinan dan sengatan listrik bagi Dinas Pendidikan.

Apakah karena kekurangan anggaran, ternyata tidak, tahun 2014, anggaran yang disiapkan untuk pendidikan disebut Nasrudin Hasan sebesar Rp650 miliar dan tahun selanjutnya, berkisar terus pada angka tersebut.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, berbatasan langsung dengan Rohil (Riau), APBDnya secara keseluruhan, hanya Rp670 miliar, sementara Rokan Hilir APBDnya Rp2,793 triliun.

Besarnya APBD Rokan Hilir, juga banyak tersedot untuk pembayaran honor sejumlah guru, termasuk guru sekolah swasta, RA, PDTA, TPQ,sehingga kedepan, perlu diteliti jumlah muridnya, dan dinilai kepatutannya. "Adil bukan berarti harus sama banyak, tetapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya," kata Nasrudin.

Sedangkan kabupaten/kota lain, tidak lagi membayarkan honor bagi guru untuk sekolah swasta maupun guru yang ada dibawah Kementrian Agama.

Nasrudin juga menyentil kurangnya sekolah negeri dibawah Kementrian Agama itu, dimana untuk MTs, dari 70 MTs yang ada, hanya ada satu MTs yang negeri, 69 MTs merupakan swasta, Aliyah, dari 29 Aliyah yang ada, hanya ada satu Aliyah negeri, ini sangat ironis, sehingga membebani Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu, demi kemajuan pendidikan, Nasrudin Hasan berpendapat, agar pihak Kementrian Agama di Rohil, terus berjuang untuk menegerikan sejumlah sekolah agama.

Nasrudin juga menyebut, dilema, masih banyak jenjang pendidikan guru yang belum S1, bahkan masih banyak guru yang mengajar, tidak memiliki basic kependidikan sama sekalli, sehingga kerja sama dengan Universitas Riau menguliahkan guru sampai S1, dalam mengejar ketertinggalan ini, perlu terus dilakukan.

Lalu, masih banyak infrastruktur pendidikan yang harus dibenahi, diantaranya, murid SMA Negeri 2 Rimba Melintang, belajar pada bangunan darurat. DPRD berpendapat, agar Pemkab Rohil segera mendahulukan bangunan sekolah negeri.

Nasrudin menilai, guru belum bekerja keras, saat ini sekolah banyak, belum diikuti tenaga pendidik yang pintar, sehingga kurang menghasilkan mutu pendidikan yang kurang baik.

Dia berpendapat, sudah saatnya sumbangan dari wali murid dibutuhkan untuk memajukan pendidikan, jangan hanya mengandalkan dana BOS yang tidak mencukupi. "Orang tua harus ikut menyumbang," katanya mentolerir sejumlah pungutan yang digagas komite sekolah.(jon/adv/DPRD)