ilustrasi

BENGKALIS-Komisi III DPRD Bengkalis mendukung speenuhnya langkah restrukturisasi dan revitalisasi BUMD PT.Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Bengkalis dengan syarat, perusahaan semi plat merah itu harus lebih bagus lagi kedepannya. Untuk itu, Pemkab Bengkalis selaku pemilik saham mayoritas bersama jajaran komisaris dan direksi PT.BLJ harus bahu membahu.

Pendapat itu dikemukakan ketua Komisi III DPRD Bengkalis Rianto terkait kinerja BUMD PT.BLJ yang sekarang kondisinya tengah sekarat. Selain itu Komisi III sendiri beberapa waktu lalu telah memanggil jajaran direksi PT.BLJ mempertanyakan langkah restrukturisasi dan revitalisasi perusahaan yang telah mengambil kebijakan merumahkan hampir 30 orang karyawan di perusahaan tersebut.

"Langkah restrukturisasi dan revitalisasi perusahaan mutlak dilakukan supaya PT.BLJ lebih baik kedepannya. Kalau tidak dilakukan, tentu perusahaan akan colaps (bangkrut,red). Disinilah peran kepala daerah bersama stake holder terkait di eksekutif maupun jajaran komisaris untuk merumuskan langkah strategis tentang masa depan PT.BLJ,"ungkap Rianto, Kamis (05/11/2015).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyebutkan pasca kasus penyertaan modal Rp 300 milyar yang bermuara ke ranah hukum, tentu harus ada kebijakan khusus. Peran jajaran komisaris tidak bisa lepas begitu saja, karena PT.BLJ merupakan asset daerah yang keberadaannya tentu harus dipertahankan.

"Azas profesionalitas dan akuntabilitas harus dikedepankan dalam mengelola perusahaan daerah tersebut. Langkah perbaikan harus secepatnya diambil, dan itu sudah kita sampaikan saat hearing dengan manajemen PT.BLJ. Kalau tidak segera dilakukan, alamat PT.BLJ itu akan semakin tenggelam atau ditutup,"pungkas Rianto.

Akan Bentuk Pansus

Terpisah, menyikapi masalah yang dihadapi PT.BLJ, anggota Komisi II DPRD Bengkalis Hendri HS Sag menyampaikan pendapat bahwa keberadaan PT.BLJ sekarang sudah sangat kritis, pasca penyertaan modal Rp 300 milyar yang bermasalah. Ia menyebut, PT.BLJ yang sudah disuntik dana segar Rp 300 milyar, justru keadaannya malah sebaliknya, semakin tak tentu arah dan diancam kebangkrutan.

DPRD Bengkalis sendiri ujar Hendri, ia bersama sejumlah anggota dewan lain sudah berancang-ancang untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait PT.BLJ. Nama pansus itu katanya lagi, adalah pansus pencairan dana Rp 300 milyar, yang dilakukan Pemkab Bengkalis kepada PT.BLJ yang dinilai tanpa prosedural dan melanggar produk hukum yang sudah dibuat DPRD yaitu Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2012.

"Dalam pencairan dana Rp 300 milyar itu kita menduga kuat telah terjadi pelanggaran hukum oleh kepala daerah beserta jajarannya ketika itu. Dimana dalam pasal 4 Perda 07 tersebut jelas dikatakan bahwa pencairan dana pernyataan modal Rp 300 milyar baru dapat dilakukan Pemkab Bengkalis setelah ada jaminan dari investor atau kreditur,"tegas Hendri.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, maksud jaminan dari investor adalah untuk menutupi kekurangan modal kerja untuk membangun PLTU dan PLTGU dibutuhkan investasi sebesar Rp 1 trilyun lebih, sementara dana dari APBD hanya Rp 300 milyar.

"Disinilah masalahnya, tak lama setelah Perda disahkan DPRD, dana itu langsung dicairkan disaat tak ada jaminan dari investor atau kreditur untuk menutupi kekurangan modal kerja dan peruntukan duit Rp 300 milyar itu sendiri tak tentu arah. Bukan membangun PLTU dan PLTGU, tetapi direktur PT.BLJ malah mendirikan sekolah di Pekanbaru serta bisnis lain yang tidak diatur dalam Perda,"tutup Hendri, yang juga mantan anggota Pansus Penyertaan Modal PT.BLJ tahun 2012 lalu.(Sup)