Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terkenal dengan gaya bicaranya yang lantang dan keras. Tak sedikit kritikan pedas Fahri dilontarkan terhadap pemerintah atas sebuah persoalan yang terjadi.

Bahkan, tak sedikit pula ucapan politikus PKS ini mengundang kontroversi. Namun, Fahri menunjukkan konsistensinya lantang menyuarakan kritik pedas terhadap hal-hal yang dianggapnya bermasalah meski jabatannya jadi taruhan.

Teranyar, Fahri dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Koalisi Masyarakat sipil untuk Perlindungan Buruh Migran dan Lingkaran Aku Cinta Indonesia (LACI). Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah mengatakan ucapan Fahri telah melukai dan merendahkan martabat para buruh migran di luar negeri. Kicauan Fahri dinilai telah melanggar kode etik dewan.

"Kami nilai merendahkan martabat perempuan dan PRT migran karena di dalam tweet-nya pada tanggal 24 Januari 2017 menyebutkan bahwa anak bangsa mengemis menjadi babu di luar negeri," kata Anis di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/1).

Fahri baru saja memposting sikapnya dalam akun Twitter miliknya terkait marak pekerja asing masuk ke Indonesia. Dalam cuitannya itu, Fahri sempat mengeluarkan kata 'babu' untuk menggambarkan para TKI yang bekerja di berbagai negara.

"Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela," kicau Fahri dikutip merdeka.com dalam akun twitternya @Fahrihamzah, Selasa (24/1).

Cuitan itu membuat dirinya banjir kritik. Dengan lapang dada, Fahri menjelaskan persoalan yang sebenarnya terjadi dan dialami TKI.

Dengan tegas, Fahri tidak akan berhenti berkicau di media sosial untuk menyikapi persoalan nasional. Dia mengaku sempat diminta sejumlah pihak untuk berhenti membuat kicauan yang berpotensi menimbulkan polemik.

"Saya putuskan untuk tidak berhenti apalagi pejabat yang elected official. Dia harus makin aktif dan siap menerima risiko atas apa yang ditweetkan. Ini bentuk komunikasi dengan rakyat," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

Dalam pandangannya, keributan dan polemik merupakan hal baik dalam kehidupan berdemokrasi. Dinamika dan perbedaan pendapat justru mendewasakan sebuah bangsa. Bangsa demokrasi, menurut Fahri, bangsa yang ribut dan rakyat demokrasi adalah rakyat yang cerewet. Justru dengan kecerewetan itu dianggap sebuah pendewasaan.

Fahri menegaskan, tidak ada larangan kepada setiap orang untuk berkicau asalkan dengan penjelasan yang baik. Dia memastikan tidak akan menghindar dengan pihak yang merasa dirugikan atas cuitannya itu. Bahkan, Fahri mengklaim telah meminta kepada para buruh migran untuk tidak mencabut laporannya di MKD.

"Yang penting sampaikan penjelasan baik jangan menghindar untuk bertemu orang yang punya persoalan, hadapi rakyat jelasin persoalan, pasti semua positif karena ini tanda dari dinamika dalam demokrasi," tegasnya.

Menurut Fahri, pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas dalam memfasilitasi persiapan, penempatan hingga pasca bekerja. Hampir 65 persen masalah yang dihadapi TKI adalah menyangkut persiapan (pra penempatan).

Ketidaksiapan pemerintah dalam mengurus alur kerja TKI ini memunculkan sejumlah persoalan. Mulai dari perdagangan manusia, hingga pemalsuan identitas agar bisa bekerja di negara lain.

"Di situ saya bilang awalnya perdagangan manusia itu, sampai kemudian orang sogok untuk menaikkan umurnya, keluar lah keterangan penduduk yang palsu umur 12 tahun dibilang 17 tahun ini di pra penempatan," terangnya.

Fahri menilai biasanya TKI-TKI yang kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerjanya karena tidak diberi pelatihan dan pemahaman terkait kehidupan di suatu negara oleh pemerintah.

Persoalan lain yang disoroti adalah jaminan kesejahteraan pasca buruh migran pasca bekerja di negara lain. Ketua Tim Pengawas TKI ini menegaskan pemerintah seharusnya memberikan asuransi kepada para buruh migran karena telah membantu menghasilkan devisa bagi negara.
(merdeka.com)
Politik