Jakarta - Timses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berbicara soal bibit, bebet, dan bobot petahana Presiden Joko Widodo. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengatakan penilaian berdasarkan 3 hal itu merupakan bentuk pelecehan.

"Dengan bicara soal bibit, bobot, dan bebet mereka merasa eksklusif sehingga memandang rendah rakyat jelata. Ini bentuk dari pelecehan mereka terhadap rakyat jelata Indonesia," kata juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Jumat (14/12/2018).

Bibit, bebet, bobot ini disampaikan juru debat BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria, saat menjawab perihal peristiwa spanduk 'Sandiaga Pulanglah' yang dituding hanya sandiwara cawapres nomor urut 02.

Riza meminta si penuding melihat bibit, bebet, dan bobot Sandiaga. Apakah sang cawapres mampu merekayasa.
Menurut Irma, publik sudah bisa menilai pihak mana yang suka menyebarkan kebohongan. Ia mengungkit soal isu tempe setipis kartu ATM hingga OK OCE.

"Bayangkan, seluruh Indonesia juga tahu kalau tempe itu setebal batu bata dan nggak ada yang setipis ATM. Yang kedua, soal harga-harga pokok yang katanya tinggi dan dibantah langsung baik oleh asosiasi pedagang pasar dan masyarakat Indonesia langsung di pasar. Ketiga, soal OK OCE," papar politikus NasDem itu.
"Inilah ketidakcerdasan tim mereka, mereka tidak bisa bedakan mana kebohongan dan mana target yang tidak tercapai. Target tidak tercapai bukan berarti buruk. Karena target itu merupakan harapan, sedangkan hasil yang diperoleh sudah jauh di atas batas aman," tegas Irma.

Sebelumnya diberitakan, Ahmad Riza Patria berbicara soal bibit, bebet, dan bobot Sandiaga terkait poster 'Sandi pulanglah'. Ia juga menyinggung bibit, bebet, dan bobot Prabowo dan Jokowi.

"Jadi, kalau komen orang, sederhana saya, pelajari bibit, bebet, bobotnya. Siapa sih Prabowo, kakeknya, siapa sih Sandi, kakeknya? Siapa Prabowo, orang tuanya, siapa Sandi, orang tuanya? Bibit, bebet, bobotnya itu cerminan kepribadian, gambaran lingkungannya," ujar Riza, saat dihubungi, Kamis (13/12).

(detik.com) Politik