Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah uang milik rakyat yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta kesejahteraan rakyat.

"Janganlah kepentingan Pilkada ini memerintahkan aparat desa untuk menghimpun suara calon bupati, wali kota menggunakan dana desa ini. Dana desa ini milik masyarakat desa, untuk meningkatkan pemerataan dan percepatan pembangunan," ujarnya di Banda Aceh, baru-baru ini.

Menurutnya, setiap kepala daerah selalu memiliki kepentingan dengan pejabat maupun perangkat desa untuk merealisasikan program-program pembangunannya. Jika kepala daerah itu maju lagi dalam Pilkada, Tjahjo meminta tak memanfaatkan dana desa untuk kepentingan politiknya.

Pemerintah Pusat, kata Mendagri, sudah mengirimkan dana desa senilai Rp20,7 triliun ke kas daerah masing-masing kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dia meminta daerah segera menyalurkan dana itu ke desa-desa tanpa ada pemotongan dengan alasan apapun.