Minggu, 21 Jun 2026
  • Home
  • Politik
  • Menko Polhukam Berharap konflik parpol tak pengaruhi pelaksanaan Pilkada

Menko Polhukam Berharap konflik parpol tak pengaruhi pelaksanaan Pilkada

Minggu, 15 Nov 2015 08:05
merdeka.com
Ruhut Binsar Panjaitan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Panjaitan berharap sengketa yang terjadi di internal partai politik tak mempengaruhi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 9 Desember 2015.

"Diharapkan pertikaian di kubu internal partai politik tak sampai mengganggu jalannya Pilkada serentak Desember mendatang," kata Ruhut ketika ditemui di sela Tasyakuran Hari Santri dan Konsolidasi NU Jatim di Surabaya, Sabtu (14/11).

Luhut mengakui saat ini ada dua partai politik yang masih terjadi dinamika di tubuh internalnya, yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kendati demikian, dia menegaskan sudah menerima komitmen dari kedua partai politik yang sedang bersengketa untuk tidak ribut-ribut demi lancarnya Pilkada serentak kali pertama ini.

"Keduanya sudah berkomitmen kok. Bahkan, seluruh partai politik juga telah sepakat berkomitmen menjaga keamanan serta ketertiban selama proses Pilkada hingga selesai dan berjalan damai," ucapnya.

Dirinya juga mengaku sudah menerima laporan bahwa penyelenggara Pemilu di tingkat pusat akan memberikan perhatian lebih terhadap jalannya proses Pilkada serentak di tiga daerah yang pesertanya hanya diikuti satu pasangan calon.

Sampai batas pendaftaran hingga perpanjangan, di tiga daerah yakni Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur, tetap diikuti satu peserta.

"Sampai sekarang tidak ada laporan negatif terkait kondisi keamanan di seluruh daerah penyelenggara Pilkada serentak. Dan, semestinya memang seperti itu karena semua prosedur telah dilakukan," tuturnya.

Sementara itu, Luhut juga meminta kepastian seluruh aparatur sipil Negara (ASN) bertindak netral dengan tidak memihak ke salah satu pasangan calon tertentu.

"Apalagi sudah ada Satgas yang bertugas khusus mengawasi netralitas ASN sesuai SKB Mendagri dan Menpan-RB. Tentu aturannya pasti ada sanksi bagi yang tidak netral," tutupnya.
[merdeka.com]
Politik
Berita Terkait
  • Sabtu, 20 Jun 2026 16:12

    Simpatisan Komitmen Kawal Realisasi Target Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Ribuan massa aksi yang mengatasnamakan Simpatisan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Malang Raya menyelenggarakan Apel Akbar dan Senam Bersama di Alun-Alun Tugu, Kota Malang, Jawa Timur pada Sabtu (20

  • Sabtu, 20 Jun 2026 16:02

    Presiden Prabowo Setujui Gagasan Pelatnas Multiyears, Mensetneg dan Seskab Follow Up Anggaran

    BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan besar untuk memperkuat pengembangan ekosistem olahraga nasional. Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) E

  • Sabtu, 20 Jun 2026 16:01

    Delegasi Malaysia Lirik Potensi Besar Kelapa Rangsang Meranti

    SELATPANJANG - Pasar internasional kembali melirik kekayaan alam Kabupaten Kepulauan Meranti. Perusahaan asal Malaysia, Grisek Jaya Sdn. Bhd, terjun langsung menjajaki peluang bisnis dan perdagangan k

  • Sabtu, 20 Jun 2026 15:05

    Bupati Tabanan Buka Festival Jatiluwih Ke-7, Dorong Ekonomi Rakyat dan Pariwisata Lokal

    Bupati Tabanan, Bali, I Komang Gede Sanjaya, secara resmi membuka Festival Jatiluwih Ke-7 Tahun 2026 pada Sabtu, 20 Juni 2026. Acara ini akan berlangsung hingga Minggu, 21 Juni 2026, dengan tujuan uta

  • Sabtu, 20 Jun 2026 15:02

    Pemerintah Perluas Akses Internet Pendidikan dengan Starlink di Nias Utara: Solusi Daerah 3T

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat Akses Internet Pendidikan, khususnya di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Upaya ini diwujudkan melalui penye

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.