Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Johana mengatakan, Sentra Gakkumdu akan menggunakan pasal pidana umum pada KUHP dalam menangani kasus money politics yang terjadi dalam pilkada. Menurut dia, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan, money politics masuk kategori pelanggaran, namun tidak diatur sanksi hukumnya.

"Money politics itu masuk dalam kategori suap, sehingga pemberi maupun penerima bisa kena sanksi hukum. Kita sudah ada persamaan pandangan di Sentra Gakkumdu Jateng," ujar Johana, Senin (31/8).

Menurut Johana, kesepakatan tersebut sekaligus menjadi jawaban dari ketidakpastian dasar hukum penanganan kasus money politics dalam pilkada yang akan datang.

"Sebagai konsekuensi hukumnya money politics bisa membatalkan pencalonan pasangan calon jika sudah ada ketetapan hukum oleh pengadilan," tandasnya.

Kondisi tersebut, lanjut dia, bisa berpotensi menunda proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Apalagi jika pasangan calon pimpinan daerahnya hanya dua. Karena sesuai PKPU yang mensyaratkan minimal peserta pemilu dua pasangan calon dan jika tidak terpenuhi pilkada ditunda hingga tahun 2017 (merdeka.com)
Politik