Ilustrasi: Okezone

JAKARTA-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah melunak, lantaran tidak terus mendesak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perombakan, atau reshuffle kepada menterinya.

Politisi PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan, sampai saat ini partainya masih terus menyarakankan ke Jokowi agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, dan Sekertaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto segera diganti.

"Kita tetap menyampaikan (ke Jokowi-red) untuk reshuffle ke dua orang itu, dan diganti dengan orang yang tepat. Karena Kementerian BUMN dan Sekertaris Kabinet itu jauh dari harapan," ujar Masinton kepada Okezone di Jakarta, Senin (10/8/2015).

Anggota Komisi III DPR itu melihat, perlunya Rini Soemarno di-reshuffle lantaran tidak bekerja dengan baik. Terlebih dalam menetapkan pejabat-pejabat di BUMN lebih kepada hasil transaksi.

"Ini kan BUMN sudah disuntikan modal Rp44 triliun, tapi kinerjanya belum berikan apa-apa, apalagi Kementerian BUMN menyusun komisaris dan direksi unsurnya kental dengan kroni-kroni," katanya.

Kemudian untuk Andi Widjajanto, mantan aktivis 1998 itu mengaku, bahwa Andi beberapa kali melakukan blunder yang akhirnya Presiden Jokowi dipermalukan oleh parlemen dan juga elemen masyarakat. Salah satunya adalah Jokowi yang menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015, tentang uang muka mobil pejabat negara yang naik dari Rp116.650.000 menjadi Rp210.890.000.

"Ini kan Andi harusnya memberitahukan kenaikan DP tersebut, bukan malah hanya menyodorkan surat Perpres. Kan akhirnya Jokowi tidak tahu kalau yang ditandatangani Perpres kenaikan DP mobil pejabat," tegasnya.

Oleh karenanya, Masinton yang mewakili PDIP menegaskan, agar Jokowi jangan ragu mendepak dua orang tersebut dari kabinetnya.