Ilustrasi

BENGKALIS — Penertiban plang-plang nama di Posko Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) mendapat sorotan dan reaksi keras dari tim pemenangan masing-masing Paslon. Pasalnya, dalam penertiban ini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bengkalis dinilai bekerja tidak professional dan proporsional, serta berlaku tidak adil.

Sehingga, salah satu Tim Pemenangan Paslon akan berupaya menempuh jalur hukum, melaporkan Panwaslu ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI, terkait dengan kinerja Panwaslu yang tidak menguasai aturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan Ketua Tim Pemenangan Paslon Amril Mukhminin-Muhammad (AM Mantap)  Misliadi, S.Hi, Minggu (24/10) kemarin. Mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014 ini mengutarakan, perlu diketahui kesepakatan yang dibuat bersama-sama dengan Panwaslu terkait dengan tahapan Pemilukada Bengkalis ini banyak yang multi tapsir.

Khususnya pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Per-KPU) nomor 7 terkait dengan Alat Peraga Kampanye (APK). Dimana untuk APK ini, tidak ada yang mempertegas bahwa plang-plang nama sebagai jati diri Posko Tim Pemenangan masuk dalam daftar APK.

"Plang-plang Posko Tim Pemenangan dianggap sebagai APK, semua atribut jelas-jelas bertuliskan Posko dibongkar. Panwaslu menganggap plang-plang posko itu dikategorikan APK. Sementara APK itu sendiri sudah dijelaskan komposisinya, diantaranya APK di Fasilitas Umum, Jalan, persimpangan. Tidak termasuk Plang Posko,"katanya.

Ia menilai dengan kondisi ini, Perka-KPU tidak memenuhi unsur, mengatakan bahwa plang Posko adalah APK. Maka dari itu, sambung Misliadi, dalam hal ini bisa ditegaskan kembali, bahwa KPU, Panwaslu tidak professional dan proporsional, dan bekerja tidak adil,"paparnya lagi.

Dikatakannya lagi, sebanyak delapan titik Plang Posko Tim Pemenanagan Paslon Amril Mukminin- Muhammad (AM-Mantap) dibongkar paksa, dan dikoyak. Terkait hal itu, Mislidi mengaku, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Polres Bengkalis, dan sempat berkumpul dengan para tim, serta menyepakati membuat laporan resmi ke Bawaslu dan DKPP.

"Kita merasa dizalimi oleh Panwas, kenapa hanya gambar Posko nomor urut 1, sedangkan calon nomor urut 2 dan 3 tidak diganggu oleh Panwaslu. Perlu diketahui juga, Posko adalah areal privat paslon, bukan masuk kategori APK seperti yang dilakukan Panwaslu hari ini,"katanya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkalis Mendra, Minggu (25/10/2015) kemarin saat dikonfirmasi, berkali-kali ponselnya dihubungi dalam kondisi aktif tapi tidak menjawab, dan di SMS ke ponselnya juga tidak ada balasan.(Sup)