Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati H Ahmad Syah Harrofie Minta Pengelola UED/K-SP Harus Netral
Laporan: Sabri
Kamis, 03 Sep 2015 11:59
BENGKALIS – Dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2015 yang akan digelar 9 Desember 2015 mendatang, seluruh pengelola program Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) harus netral. Tidak boleh terlibat politik praktis. Apalagi keterlibatkan itu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, maka akan diberhentikan.
Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie menegaskan itu ketika membuka pelatihan ketrampilan manajemen pengelola UED/K-SP se-Kabupaten Bengkalis Gelombang I tahun 2015. Pembukaan pelatihan yang diikuti 204 peserta itu dilaksanakan di ruang rapat lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (2/9/2015) malam."Sebagai elemen aparatur di desa yang dibiayai dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), seluruh pengelola UED/K-SP mesti menjaga netralitas dalam proses pemilihan sampai dengan ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih. Jangan pengaruhi apalagi mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon. Biarkan masyarakat menentukan pilihannya sendiri," pesan Ahmad Syah.
Meskipun demikian, imbuh Ahmad Syah yang mengaku tidak memiliki hak pilih di Kabupaten Bengkalis, sebagai bentuk partisipasi nyata dalam menyukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, pengelola UED/K-SP boleh berpihak. Tetapi keberpihakan itu hanya ditunjukkan di bilik suara. Yaitu dengan mencoblos salah satu pasangan calon di surat suara.
Di bagian lain, meskipun tak membolehkan, namun Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Riau ini, sama sekali tidak akan melarang jika memang ada pengelola UED/K-SP yang ingin terlibat politik praktis dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2015 ini.
"Silahkan dan tak perlu sembunyi-sembunyi. Akan tetapi terlebih dahulu tentu harus mengundurkan atau melepaskan diri sebagai pengelola UED/K-SP. Laporkan dan buat surat pengunduran diri kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) bila ingin berpolitik praktis," tegasnya.
Ahmad Syah juga menjelaskan bahwa keterlibatan pengelola UED/K-SP dalam politik praktis pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2015, baik itu yang dilakukan sembunyi-sembunyi ataupun secara terstruktur, sistematis dan masif, justru akan merugikan pasangan calon yang didukungnya tersebut.
Sebab, sambungnya, keterlibatan pengelola UED/K-SP dalam politik praktis pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2015 tersebut, nantinya berpotensi dan bisa saja menjadi bumerang. Dijadikan alat atau bahan gugatan oleh pasangan calon yang kalah jika pasangan calon yang didukungnya itu menang.
"Bila terjadi sengketa, maka yang dirugikan kita semua, karena proses pembangunan di daerah ini akan menjadi terhambat dibuatnya. Karena itu, fokus saja pada tugas dan tanggungjawab yang diemban sebagai pengelola UED/K-SP. Tak usah ikut berpolitik. Harus dan jaga netralitas," pungkasnya, seraya berharap tidak terjadi sengketa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2015 ini.
(Sbi)
Lewat Literasi Digital, PHR Dukung Wartawan Semakin Adaptif dan Profesional
DURI - Di tengah derasnya arus disrupsi teknologi dan kompleksitas informasi industri hulu migas, kolaborasi solid antara industri dan jurnalis menjadi kunci utama dalam mengawal kedaulatan energi nas
Kodim 1714/Puncak Jaya Laksanakan Kegiatan Jumat Sehat
Mulia â€" Kodim 1714/Puncak Jaya kembali melaksanakan kegiatan Jumat Sehat yang diikuti oleh prajurit dan anggota Persit KCK Cabang XLI Dim 1714/PJ. Kegiatan ini merupakan agenda rutin satuan yang ber
Hadir di Ttengah Kesulitan, Satlantas Polres Inhu Salurkan Air Bersih untuk Warga
RENGAT-Kepedulian terhadap sesama ditunjukan jajaran Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Indragiri Hulu (Inhu) yang hadir ditengah kesulitan warga yang membutuhkan, dengan menyalurkan bantuan air ber
Tepis Isu Sulit Dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Riau Jelaskan Aturan Baru Ekspos Berita Sesuai Perkap Nomor 6 Tahun 2023
PEKANBARU - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, SH, MSi memaparkan mekanisme terbaru terkait komunikasi publik di lingkung
Lewat Literasi Digital, PHR Dukung Wartawan Semakin Adaptif dan Profesional
DURI, 19 Juni 2026 â€" Di tengah derasnya arus disrupsi teknologi dan kompleksitas informasi industri hulu migas, kolaborasi solid antara industri dan jurnalis menjadi kunci utama dalam mengawal kedau