Afdal Aulia

Pansus turun langsung ke lapangan tepatnya di kecamatan Pinggir menemui sejumlah warga suku Sakai

PINGGIR � Gerak kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Monitoring dan Identifikasi Sengketa Lahan Kehutanan dan Perkebunan semakin hari semakin dalam menyentuh titik-titik konflik di tengah masyarakat. Pada minggu Pansus turun langsung ke lapangan tepatnya di kecamatan Pinggir menemui sejumlah warga suku Sakai disana.

Setelah hari Kamis, (26/05/2016), Pansus menjumpai masyarakat di 4 desa yakni Buluh Apo, Pinggir, Balai Raja dan Sungai Meranti di kecamatan Pinggir, selanjutnya pada hari Jumat (27/05/2016) Pansus menjumpai masyarakat adat Bathin Bumbung dan Bathin Beringin, persukuan Sakai, desa Koto Pait Beringin, kecamatan Pinggir, kabupaten Bengkalis.

Ketua Pansus Azmo R Fatwa mengatakan di perkampungan pemukiman suku Sakai itu panitia khusus menerima masukan, keluhan serta pengaduan dari tiga orang juru bicara persukuan, yaitu Syafrin, tokoh pemuda Sakai, Abdul Rahman bin Khalifah Umar, ketua masyarakat adat Bathin Bumbung dan Ridwan yang merupakan ketua masyarakat adat Bathin Beringin, persukuan Sakai, kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau.

"Kami dari suku Sakai tidak minta yang berlebihan. Kami minta agar tanah nenek moyang kami yang telah dirampas oleh PT. Arara Abadi, dikembalikan, sebab kami ingin hidup layak sebagaimana suku-suku lain di Indonesia. Tanah itu tidaklah besar, hanya 7.158 hektar. Mengapa perusahaan swasta ini begitu rakus dan serakahnya ?" tanya Syafrin yang disambut sorak sorai dari seluruh warga Sakai yang menghadiri pertemuan dengan Pansus DPRD tersebut.

Disebutkan Azmi, kepada Pansus Abdul Rahman menjelaskan bahwa 300 keluarga persukuan Sakai mengalami gangguan keamanan dan kenyamanan hidup sejak Menteri Kehutanan RI memberikan izin kepada PT. Arara Abadi untuk menguasai lahan sebesar 44.138 haktar di kabupaten Bengkalis. Sedangkan diketahui bahwa perusahaan swasta yang berada dibawah PT. Indah Kiat Pulp and Paper ini sudah menguasai areal yang sangat luas di provinsi Riau, yaitu seluas 299.975 hektar.

"Mengapa tanah nenek moyang kami yang hanya tinggal sedikit ini mau diambil juga? Apakah perusahaan ini milik manusia atau apa?" ujarnya kepada panitia khusus DPRD Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan Ridwan yang berbicara sebagai ketua masyarakat adat Bathin Beringin,  mengharap agar panitia khusus monitoring dan identifikasi sengketa lahan kehutanan dan perkebunan DPRD Kabupaten Bengkalis dapat memberikan rekomendasi terbaik kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Lahan ini diwariskan oleh nenek moyang kami. Kembalikan kepada kami sehingga kami bisa berladang lagi. Tolong katakan kepada Kapolda Riau, jangan takut-takuti warga Sakai. Kami sudah lama hidup tidak terbelakang dari suku-suku lain di Indonesia, mohon jangan kami ditakut-takuti oleh anggota mereka di lapangan," ucapnya dengan air mata tergenang. 

Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Azmi Rozali, S.IP., M.Si., yang datang bersama anggota DPRD Nur Azmy Hasyim ke pemukiman penduduk persukuan Sakai, Bathin Beringin dan Bathin Bumbung, ikut merasa prihatin dengan kondisi yang sedang dialami oleh suku terasing di Riau tersebut.

"Kami sengaja datang ke sini untuk mendengar, melihat dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kami akan lakukan sesuatu yang lebih dari sekedar rekomendasi. Kalau masyarakat dalam penderitaan, kami juga ikut merasakannya. Insya Allah, kami akan berikan rekomendasi terbaik untuk dijalankan oleh pemerintah kabupaten Bengkalis," ujar anggota DPRD dari PKS yang juga kandidat doktor ilmu politik Universitas Nasional, Jakarta, ini.

Di desa Buluh Apo, panitia khusus yang terdiri dari H. Azmi Rozali, Susianto SR dan Zulkifli, berjumpa dengan ratusan masyarakat yang menempati lahan yang berstatus hutan swaka margasatwa. Ada 8 tokoh masyarakat yang berbicara atas nama masyarakat 4 desa, yang mengharapkan panitia khusus mengeluarkan rekomendasi agar status lahan desa mereka dilepaskan menjadi areal penggunaan lainnya, sehingga masyarakat yang sekarang menempati kawasan itu merasa dapat menikmati kehidupan yang layak.(afd)