JAKARTA-Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak gegabah mengeluarkan Perppu menyikapi calon tunggal Pilkada.

"Perppu bisa dirilis karena adanya alasan mendesak atau karena kekosongan hukum. Dalam konteks calon tunggal di Pilkada saya tak melihat ada urgensi atau kekosongan hukum. Jadi Perppu tak diperlukan," Katanya saat dihubungi Okezone di Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Menurutnya, Presiden semestinya menghormati aturan yang telah disusun KPU untuk menyikapi calon tunggal. "Saya kira problem tujuh daerah yang calonnya masih tunggal sudah diantisipasi oleh KPU. Presiden harusnya hormati produk hukum Peraturan KPU ketimbang terbitkan Perppu," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, sampai perpanjangan masa pendaftaran, tujuh daerah masih terkendala dengan keberadaan calon tunggal sehingga KPU memastikan untuk memasukkan tujuh daerah itu ke gelombang kedua Pilkada serentak yakni Februari 2017.

"Aturan Pilkada kita ini kan lahir dari Perppu. Saya kira aneh dan berlebihan bila hanya gara-gara tujuh daerah ini, pemerintah sampai harus terbitkan Perppu. Apalagi nanti jika pada akhirnya Perppu benar-benar dirilis, DPR bisa saja menolaknya sehingga justru akan muncul problem baru," pungkasnya.