pekanbaru.tribunnews.com

PEKANBARU - Rencana pembangunan dua tower perkantoran Pemprov Riau menjadi sorotan, termasuk oleh Wakil Ketua DPRD Riau.

Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya mewacanakan pembangunan dua tower untuk perkantoran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hanya saja mendapatkan penolakan dari banyak pihak karena dianggap masih banyak hal lain yang lebih mendesak.

Seperti yang dikatakan Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti, menurutnya untuk membangun tower ataupun gedung untuk perkantoran di Pemprov Riau harus dipikirkan banyak aspeknya.

"Kita boleh bermimpi dan berencana. Tapi perlu juga dipikirkan azas manfaatnya seperti apa,"ujar Syafaruddin Poti.

Memang belum masuk di APBD Riau 2022, hanya saja menurut Poti sudah sempat muncul pada saat konsultasi pimpinan terkait APBD Riau.

Poti bahkan mempertanyakan apakah aset yang ada sekarang sudah termanfaatkan dengan baik, karena dari sisi kondisi gedung yang ada juga masih bisa dan layak digunakan.

"Bahkan kalau bisa, aset yang tidak produktif harus di produktifkan, jangan sampai aset kita banyak yang tidak terpakai,"ujarnya.

Poti juga menambahkan, bila membangun sebuah gedung, harus dipikirkan juga pemanfaatan pelayanan kepada masyarakat yang akan berkunjung ke kantor tersebut.

"Pelayanan masyarakat dan yang datang memanfaatkan harus dilihat, banyak nggak masyarakat yang akan datang ke kantor itu, dan yang harus diperhatikan lagi, sarana dan prasarana apakah sudah dipenuhi?,"ujar Poti.

Sehingga menurut Poti, pemerintah provinsi lebih baik melihat dan meninjau kondisi jalan dan jembatan yang tentunya dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

"Bersentuhan langsung dengan pelayanan pada masyarakat, seperti jalan jembatan, Pendidikan dan kesehatan. Semakin hari penduduk kita semakin tinggi maka harus dipersiapkan layanan kesehatan,"ujarnya.

Setelah kebutuhan itu tercukupi baru berikutnya dipikirkan dan didukung dengan sarana dan prasarana pemerintah.