Politik
Ranperda Pilkades Segera Disahkan DPRD Bengkalis
Laporan: Afdal Aulia
Selasa, 29 Nov 2016 17:40
BENGKALIS-Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pemilihan kepala desa (Pilkades) diseluruh Kabupaten Bengkalis akan segera disahkan, yang rencananya Selasa (29/11/20160 malam atau Rabu (30/11/2016). Pengesahan ranperda Pilkades menjadi Peraturan Daerah (Perda) mendesak untuk segera dilakukan, karena 93 desa belum melaksanakan pilkades menunggu selesainya payung hukum yaitu Perda Pilkades.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pilkades DPRD Bengkalis Irmi Syakip Arsalan S.Sos ketika dikonfirmasi Selasa (29/211/2016) menyebutkan bahwa pansus akan segera melaporkan hasil kerjanya pada Selasa petang atau malam harinya. Apalagi Pansus Ranperda Pilkades diburu waktu untuk menyelesaikan pembahasan Ranperda tersebut dalam tempo dua minggu, karena bulan Desember sudah harus ranpung dan persiapan pelaksanaan pilkades.
"Kita memang diburu waktu menyelesaikan pembahasan Ranperda Pilkades tersebut. Apalagi bulan Desember mendatang pilkades di desa-desa yang sudah berkahir masa jabatan kepala desanya sudah harus dilakukan pemilihan, termasuk desa-desa pemekaran yang sampai sekarang masih dijabat penjabat (pj) kepala desa,"ungkap Irmi Syakip.
Diakuinya, pembahasan Ranperda Pilkades oleh Pansus sudah maksimal, meskipun hanya dalam waktu dua minggu. Pansus sudah melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait tatacara dan payung hukum Pilkades melalui Perda.
Pansus sambung Irmi Syakip, dalam melakukan pembahasan sudah sampai pada tahap finalisasi, dimana ranperda yang akan disahkan nanti menjadi dasar bagi pelaksanaan pilkades yang masih terus tertunda sampai sekarang. Sehingga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sudah dapat memulai persiapan di desa-desa yang akan melaksanakan pilakdes.
"Pikades mutlak harus segera dilaksanakan, karena menyangkut dengan roda pemerintahan ditingkat desa. Dan untuk laporan kerja pansus serta paripurna pengesahan ranperda masih menunggu hasil rapat pimpinan dewan, untuk disahkan,"tutup politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.(afd)
Politik
Kemendes PDT dan FAO Gelar Pelatihan Perkuat Tata Kelola Sistem Pangan Berkelanjutan
JAKARTAâ€" Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), hari ini meluncurkan program pelatih
Spesialis Curanmor Dibekuk Polsek Ukui, Dadung Beraksi Dua Kali dengan Komplotan Berbeda
PELALAWAN â€" Unit Reskrim Polsek Ukui berhasil membongkar dua kasus pencurian sepeda motor (curanmor) yang terjadi di wilayah Kecamatan Ukui. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap pelaku utama
LPSK Bentuk Tim Pengawal Kasus Kematian Dokter Icha
JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengerahkan tim untuk mengawal kasus kematian Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni alias dr Icha. Hal itu dilakukan untuk mendalami perkara yang
Dipercaya 23,3 Juta Pengusaha Ultra Mikro, Ini Rahasia Tata Kelola PNM dari Hulu ke Hilir
Survei lembaga riset independen INDEKSTAT 2025 mencatat pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, atau bertambah sekitar Rp875 ribu setiap bulan, d
OJK Serius Tanggapi Peringatan MSCI Terkait Risiko ke Frontier Market
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan keseriusan merespons peringatan lembaga indeks global MSCI terkait potensi penurunan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi frontie