TEMBILAHAN-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) Menggelar Rapat  Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnaker) serta masyarakat Desa Tanjung Melayu, Kecamatan Kuindra terkait dengan adanya pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan Tranmigrasi di Desa Tanjung Melayu tersebut.

Masyarakat Desa Tanjung Melayu tersebut menyampaikan permasalahan tentang penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) ke Komisi IV DPRD.

"Pada awalnya sebelum transmigrasi di Tanjung Melayu pada tahun 2006 pihak pemerintah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnaker) dengan Desa Tanjung Melayu menyampaikan 50 persen TPS dan 50 persen Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) dan kesepamatan tersebut tidak akan berubah selama pelaksanaan," tutur Armain Saini yang juga merupakan Mantan Kepala Desa Tanjung Melayu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (16/01/17).

Dilanjutkannya kembali, pada pelaksanaa pembangaunan transmigrasi tahun 2016 pembangunan perumahan sebanyak 146 unit, namun dari Kecamatan Kuindra hanya diberi sebanyak 25 KK.

"Sehingga kesempatan untuk mengikuti program ketranmigrasian menjadi hilang dan hal ini tentu sangat merugikan bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa," tuturnya.

Sedangkan, lanjutnya kembali, warga yang mau masuk transmigrasi adalah masih satu rumah dengan orang tuanya. "Maka dari itu, sangat penting bagi warga Desa Tanjung Melayu untuk mendapatkan kesepakatan masum transmigrasi," tuturnya.

Sementara itu Kepala Disnaker Indragiri Hilri, Masdar menungkapkan bahwa pada tahun 2016 lalu mengungkapkan bahwa dianggarkan sebanyak 18 M telah dianggarkan untuk pembangunan di daerah transmigrasi.

"Kita telah anggarkan untuk pembangunan perumahan, pembangunan jalan, kanal, penebangan pohon di areal trans, pembangunan postu pembangunan rumah UPT, Masjid, pembangunan sumur bot, sumur cincin dan pelabuhan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Indragiri Hilir, Adriyanto menungkapkan bahwa akan dilakukan penambahan KK untuk warga setempat.

"Awalnya ada 31 KK untuk warga setempat dan 5 KK warga luar (Jawa, red). Jadi hasil kesepakatan bersama tadi diputuskan bahwa dilakukan penambahab 17 KK pada tahun 2017 ini,"ungkapnya (dit) 

Politik