merdeka.com

Komisi VII DPR RI meminta pimpinan lembaga legislatif membubarkan komisi energi apabila tidak bisa menambahkan mitra kerja yang saat ini tersisa satu, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, usulan tersebut akan dirapatkan dalam rapat pimpinan bersama pimpinan DPR lain.

"Apa yang disampaikan dalam Rapat Paripurna akan kita bicarakan dalam rapat pimpinan," ujar Dasco kepada wartawan, Jumat (7/5).

Dasco mengungkapkan, keluhan dari Komisi VII DPR RI bukan pertama kali disampaikan kepada pimpinan. Dia mengatakan, sejak awal masa sidang DPR RI periode 2019-2024 hal itu sudah kerap disampaikan.

Sebabnya, pada saat itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang merupakan mitra kerja Komisi VII dipindahkan ke Komisi IV yang membidangi pertanian.

"Memang apa yang disampaikan ini bukan hal yang baru karena memang sejak dari awal masa sidang memang terjadi dinamika masalah mitra dari Komisi VII dan Komisi IV ini," kata Dasco.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII Dyah Roro Esti menyarankan Komisi VII sebaiknya dibubarkan. Sebab, saat ini Komisi VII hanya memiliki satu mitra yaitu Kementerian ESDM.

Dyah meminta pertimbangan pimpinan DPR supaya menambah mitra Komisi VII. Supaya Komisi VII bisa melakukan pengawasan secara optimal. Menurutnya, kerja Komisi VII tidak efektif hanya bermitra dengan satu Kementerian saja.

"Saya mohon sekali pertimbangan dari pimpinan DPR untuk dapat menambah mitra yang tentunya cocok untuk Komisi VII baik di sektor energi, lingkungan ataupun Ristek. Dengan tujuan agar kami dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal dan sebaik mungkin," kata Dyah dalam rapat paripurna di DPR, Jakarta, Kamis (6/5).

"Dan kalau tidak demikian saya rasa lebih baik Komisi VII dibubarkan saja lebih baik kita digabungkan dengan komisi lain saja," tegasnya.

Diketahui, mitra kerja Komisi VII DPR RI hanya tersisa satu, yaitu Kementerian ESDM lantaran Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) telah melebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehigga saat ini menjadi mitra kerja Komisi X.