Ilustrasi Pansus DPRD

BENGKALIS - Kejengkelan anggota DPRD Bengkalis melihat kinerja eksekutif sudah tak terbendung. Muara dari kekecewaan itu akhirnya DPRD sepakat membentuk empat panitia khusus (Pansus) sekaligus.

Keempat Pansus yang akan dibentuk adalah Pansus Unit Layanan Pengadaan (ULP), Proyek Multy Years, Pansus penyertaan modal PT BLJ dan Pansus pengalihan dana APBD Bengkalis dari Bank Riau Kepri ke bank lain.

Pembentukan pansus ini disampaikan dalam Sidang Paripurna laporan reses masa sidang ke 3 tahun sidang 2015, Senin (07/09/2015) kemarin.

Pembentukan Pansus dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Dr Indra Gunawan itu ditanda tangani 26 anggota dewan. 7 dari 26 anggota dewan yang ikut menanda tangani pembentukan Pansus adalah ketua fraksi.

Dengan kekuatan tersebut, membuat Penjabat Bupati Bengkalis yang diwakili Asisten I, Amir Faisal pasrah. Soalnya, tawaran pimpinan sidang kepada Hendri selaku jurubicara pengusulan pembentukan Pansus agar ada negosiasi, ditolak anggota dewan yang hadir.

"Tak bisa dinego lagi, kita sepakat untuk membentuk pansus-pansus yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, serta menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam lima tahun terakhir di Bengkalis ini," kata Indra Gunawan.

Dengan demikian dokumen Pansus nantinya akan ditembuskan ke Komisi Pemberrantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Kejati Riau, Polda Riau, Kejari Bengkalis dan Polres Bengkalis itu sudah bulat.Tindak lanjutnya, instansi penegal hukum ini diminta mengusut dugaan penyimpangan dari temuan pansus nanti.

Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Syahrial ST mengatakan kegiatan yang pertama, terkait kegiatan mega proyek Multi Years. Sebab proyek dari enam kegiatan itu telah menyerap anggaran mencapai Rp. 2,4 trilyun, namun pihak Dewan menilai diakhir tahun 2015, pekerjaan seluruh kegiatan MY tersebut tidak akan siap 100%.

Yang kedua, anggaran penyertaan modal Pemda Bengkalis tahun 2012 pada PT.Bumi Laksamana Jaya (BLJ) untuk pembangunan PLTU dan PLTGU sebesar Rp. 300 Milyar, yang saat ini sudah masuk ranah hukum.

Dan yang terakhir, juga menjadi sorotan Komisi II ini adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP), yang dinilai sejak tahun 2012 sampai 2015, dalam melaksanakan kegiatan tidak transparan.

Bahkan ketika Komisi II mengundang hearing di tahun 2015 ini, pihak ULP selama tiga kali berturut turut tidak mengindahkan untuk hadir. "Oleh sebab itu, kita dari Komisi II mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk ketiga kegiatan tersebut, termasuk pansus ULP. Usulan membentuk Pansus saat ini telah ditandatangani oleh anggota DPRD Bengkalis mencapai 80% anggota dewan , artinya mayoritas anggota Dewan setuju,"ungkap Syahrial, Rabu (09/09/2015).

Menurut Politisi Partai Golkar dapil Rupat ini menjelaskan, untuk pembentukan ketiga Pansus itu menunggu anggaran APBD-Perubahan 2015 disahkan nanti melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD  untuk selanjutnya diparipurnakan.(Sup)