PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau telah menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Angggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Murni tahun anggaran 2016 beberapa waktu lalu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

Namun, KUA-PPAS RAPBD Murni 2016 tersebut akan dikembalikan oleh DPRD Riau kepada Pemerintah Provinsi. Pasalnya, masih banyak kesalahan yang dilakukan dalam menyusun KUA-PPAS tersebut.

Demikian hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, Rabu (12/8/2016). "Masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terutama terkait dengan kewenangan," jelas politisi yang akrab disapa Dedet ini.

Politisi partai Demokrat ini juga menjelaskan salah satu contoh yang menyalahi kewenangan tersebut, terkait dengan pembangunan seperti halnya pembangunan jalan nasional yang seharusnya kewenangan Nasional. Namun, tetap dimasukan dalam program Pemerintah daerah.

"Kita tidak perlu gagah-gagahan, kalau kewenangan nasional atau kewenangan Kabupaten tidak usah dimasukkan dalam APBD. Karena hal ini kita selalu mendapatkan teguran dari Kementrian dalam negri. Kecuali kita memberi bantuan berupa hibah," lanjutnya.

Selain itu, menurutnya usai pelaksanaan reses anggota dewan menurutnya, KUA PPAS RAPBD Murni tahun 2016 tersebut akan dikembalikan. "Akan kita bahas dalam rapat resmi setelah kita jadwalkan di Badan Musyawarah dan akan segera kita kembalikan lagi kepada Pemrov. Masalah kewenangan tersebut bukan saja di Pembangunan, ada juga di bidang kesehatan dan juga pendidikan," tuturnya.

Jumlah anggaran yang dicantomkan dalam KUA PPAS tersebut sekitar Rp9 triliun lebih. Hal ini lebih sedikit bila dibandingkan pada APBD 2015 sebesar 10,7 triliun. "Data yang kita terima sekitar Rp9 triliun lebih," tutupnya. (hrc)
Sosial