DURI-Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Riau mencatat ada pelanggaran KIP di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemkab Bengkalis.

"Sesuai dengan catatan kita sekarang ada 15 kasus pengaduan sengketa informasi publik," ujar Ketua KIP Provinsi Riau, Mahyudin Yusdar saat diwawancarai GoRiau.com, Kamis (13/8/2015) siang.

Sengketa informasi publik (bab 1 pasal 1 ayat 5) menyebutkan, sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan, lanjut Mahyudin.

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (bab 1 pasal 1 ayat 3).

"Ada orang meminta informasi ke SKPD berupa informasi publik. Sementara badan publik tidak menanggapi permohonan informasi publik. Oleh pemohon karena permintaannya tidak ditanggapi, maka dilaporkan ke KIP," kata Mahyudin.

Seusai dengan UU badan publik wajib menginformasikan informasi secara berkala per bulan atau per 6 bulan sekali, dikatakanya. Sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana daerah. Ketidakpatuhan badan publik di Pemkab Bengkalis banyak ditemukan yang belum patuh akan keterbukaan informasi publik. Kewajiban KIP, untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.

"KKIP mengagendakan minggu depan akan dimulai upaya penyelesaian sengketa di KIP Provinsi Riau. Pihak terlapor dan pelapor akan kita hadirkan dalam sidang, untuk penyelesaian sengketa informasi publik dengan cara mediasi," jelasnya.

Jika nantinya mediasi mandek atau gagal, dikatakannya bahwa KIP akan melaksanakan Ajudikasi, yaitu proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi (bab 1 pasal 1 ayat 7).

"Persidangan ajudikasi diluar pengadilan dan putusannya setara dengan putusan pengadilan sesuai dengan pasal 23 UU KIP," ulas Mahyudin.

KIP Provinsi Riau berharap kepada Penjabat Bupati Bengkalis Ahmad Syah Harrofie, mampu mengarahkan masing-masing SKPD yang ada lebih terbuka akan informasi publik. Baginya, badan publik harus pro aktif dalam memberikan informasi publik.

"Diminta atau tidak oleh masyarakat, keterbukaan informasi publik harus tetap disampaikan. Sehingga masyarakat bisa membantu pemerintah dalam pengawasan penggunaan dana daerah," tutupnya menjelaskan kepada GoRiau.com.

Pemerintahan yang transparan akan keterbukaan informasi publik, menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi.(grc)
Sosial