BAGANSIAPIAPI-Terkait Wacana Pemkab Rohil yang akan merasionalisasi tenaga Honorer dilingkungan Dinas Pendidikan  untuk menghemat anggaran mendapat tanggapan dari anggota DPRD.

Anggota DPRD Rohil Habib Nur meminta agar guru yang di rasionalisasi itu adalah guru yang tidak produktif.  Jangan yang diberhentikan itu guru atau tenaga honorer yang mempunyai kontribusi besar  dalam menjalankan tugasnya.

Beban yang harus dibayar Pemda Rohil untuk tenaga honorer atau PNS dilingkungan Pemkab Rohil memang sangat tinggi dan sebagian besarnya terdapat pada dinas pendidikan, termasuk tenaga pengajar.

Habib mengatakan, yang diberhentikan cukup mereka yang tidak disiplin dalam bekerja saja. Bagi yang bekerja mati-matian jangan disentuh.

Seperti tenaga pengajar, sejauh ini tenaga honorer yang bersetatus
sebagai tenaga pengajar memang sangat banyak di Kbupaten Rokan Hilir. Akan tetapi kebutuhan guru juga harus dipertimbangkan jik ingin dilakukan rasionalisasi.

"Untuk memilih guru yang akan dirumahkan, coba lihat kembali dengan teliti dan cermat, jangan sampai nantinya kita merumahkan guru yang aktif mengajar siswa sehingga ada sekolah yang kekurangan guru," kata Habib.

Tentang tenaga honorer yang akan diistirahatkan, Habib berharap itu akan diterima dengan baik. Jangan dampai itu menjadi duri dalam daging bagi pemerintah daerah nantinya.

Selain itu Habib juga meminta pemkab untuk melihat kembali kepentingan guru dalam profesinya. Jangan sampai tenaga pengajar yang sudah bekerja dengan baik tidak mendapat perhatian dari pemkab. (Jon/adv/DPRD)