Rohul-Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T, M.M, menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas dukungannya dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan di wilayah Rokan Hulu.

Penghargaan tersebut diserahkan secara resmi pada acara Peresmian Pos Bantuan Hukum dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang digelar di Aula Balai Serindit, Gubernuran Riau, pada Selasa (21/10/2025).

Tampak hadir diacara tersebut Dr. Supratman Andi Atgas, S.H., M.H., dari Kementerian Hukum dan HAM RI, serta Sherly Tjoanda selaku Duta Pos Bantuan Hukum yang turut memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Daerah dalam memperluas jangkauan layanan hukum hingga ke tingkat desa.

Bupati Anton menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja bersama seluruh elemen di Kabupaten Rokan Hulu dalam mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat kecil, khususnya dalam akses terhadap keadilan.

“Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh warga, termasuk di pelosok desa, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bantuan hukum,” ujar Bupati Anton.

Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, dapat memperoleh pendampingan secara gratis dan profesional melalui lembaga bantuan hukum yang telah terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperluas jangkauan layanan keadilan hingga ke akar desa, jelasnya.