JAKARTA - Tata kelola pangan yang baik bergantung pada ketersediaan data produksi dan stok pangan yang akurat. Data produksi penting sebagai dasar pengambilan kebijakan sehingga dampaknya terasa oleh masyarakat.

Ahli Kebijakan Pertanian dan Pangan yang juga Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, akurasi data pangan saat ini cukup lemah sehingga gejolak harga pangan terus terjadi akibat kesalahan kebijakan yang bersumber data yang tidak akurat.

"Perbaikan data pangan secara menyeluruh yang bebas kepentingan sektoral merupakan syarat utama tata kelola pangan yang baik," ujarnya di Jakarta.

Andreas mengatakan, stabilitas harga pangan sangat ditentukan antara stok dan penggunaan. Jika data yang dikelola benar, pemerintah bisa mengelola pangan lebih tepat, termasuk perencanaan impor.

"Ketika data tersebut salah maka tata kelola pangan kita seperti yang kita lihat ini. Saya dengan tegas katakan, data sekarang tidak akurat sehingga ketika produksi ini salah hitung maka perencanaan kita untuk mengimpor menjadi tidak tepat," tegasnya.

Andreas melanjutkan, pada Oktober tahun lalu pemerintah mengatakan bahwa beras surplus sehingga impor beras dihentikan. Kenyataannya, hingga akhir tahun lalu pemerintah justru melakukan impor sebanyak 1,5 juta ton.

"Kisah gula sama saja, pemerintah berkeyakinan gula ini memadai, lalu tiba-tiba harga gula melonjaktinggi. Mulai Mei, Juni, sampai saat ini mencapai angka Rp17.000 pada Agustus. Lalu, buru-buru impor ke sana, padahal sudah mau masuk musim giling. Jadi tata kelola ini yang harus dibenahi dan ini sangat bergantung pada data," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah tidak dilarang melakukan impor. Namun, data pangan tersebut harus dihitung secara cermat. "Semua karut-marut tata kelola pangan kita bersumber dari data," sebutnya.

Andreas menuturkan, meskipun saat ini pertanian masih menjadi penyedia lapangan pekerjaan terbesar dan penyumbang produk domestik bruto kedua terbesar bagi negara, kondisi petani justru semakin terpuruk.

"Kesejahteraan petani juga terus merosot. Rata-rata pendapatan rumah tangga petani saat ini hanya Rp1.030.000 per bulan yang lebih rendah dibanding upah minimum provinsi (UMP) terendah se-Indonesia (BPS 2014)," tuturnya. (Okezone.com)