Dari total tersebut, kelompok swasta nasional mendominasi ULN sebesar USD38,63 miliar.

Melihat kondisi ini Analisis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Dani Setiawan menilai pemerintah perlu membuka nama-nama konglomerat yang memiliki ULN dengan jumlah besar. Pasalnya, jika bank sentral AS menaikan suku bunga, akan terjadi peningkatan ULN yang besar akibat selisih kurs.

"Kami serukan, buka data-data konglomerat dan BUMN yang akumulasi utangnya besar, ini harus diketahui rakyat," ungkapnya di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2015).

"Harus diketahui rakyat, karena siapa kita harus menanggung beban moneter, siapa konglomerat itu," imbuhnya.

Dengan begitu, lanjutnya, masyarakat bisa mengetahui secara jelas pihak-pihak yang memiliki utang. Dan jika krisis terjadi, masyarakat bisa dengan jelas meminta pertanggungjawaban.

"Mulai sekarang kita harus dorong pemerintah, buka (data-data), konglomerat yang utang, perusahaan apa yang utang, supaya kalau kita krisis kita tahu minta tanggung jawab ke siapa," tukasnya.