Rabu, 10 Jun 2026
  • Home
  • Ekbis
  • Bersih-bersih 'Mafia Financial Engineering' di Lapangan Banteng

Berita

Bersih-bersih 'Mafia Financial Engineering' di Lapangan Banteng

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Sabtu, 31 Jan 2026 15:45
Jakarta - Pasar modal dihantam badai mundurnya sejumlah pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyusul langkah Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelumnya.

Kalangan pelaku pasar modal menyebutnya sebagai "Black Friday"di penghujung Januari 2026. Ibarat guncangan seismik bagi struktur kekuasaan finansial, menarik dikaji dari kacamata kebijakan publik.

Pengunduran massal, mulai dari Direktur BEI hingga Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar beserta wakilnya, tidak mereka lihat sebagai sikap kesatria karena tanggung jawab moral. Melainkan ultimatum otoritas pemerintahan sedang bersih-bersih bersih "mafia" di Lapangan Banteng.

Informasi beredar menyebut, mereka tidak mundur, tetapi dipaksa mundur sebelum pukul 18.00 WIB, atau jika tidak akan dicokok aparat hukum. Sebuah aksi shock therapy, memutus rantai membelenggu transparansi pasar modal.

Gurita Oligarki 'Financial Engineering'
Sebagai pengamat kebijakan publik, melihat ada benang merah sengaja dikaburkan. Bertahun-tahun, OJK dan BEI dituding menjadi alat mekanis kepentingan oligarki. Polanya sistematis, dengan jubah profesionalisme bergelar mentereng.

Mereka menyebutnya financial engineering. Kelompok hanya bisa diisi orang-orang bergelar berderet, seolah paling tahu soal otoritas keuangan, orang lain tak boleh masuk.

Di balik jargon rumit itu, ada rekayasa jabatan mengamankan aliran modal. Oligarki mendapatkan izin konsesi (HGU/HGB) misalnya, lalu menjaminkannya ke bank pelat merah untuk menarik utang, kemudian melakukan Initial Public Offering (IPO) alias melantai di bursa.

Tujuannya mengeruk uang publik, menutupi lubang utang dan memperkaya diri lewat gorengan saham. Transparansi Tbk (Terbuka) hanya kedok pajangan, apalagi akuntan publik bisa diajak "kompromi" soal angka dividen dan performa perusahaan.

Teguran MSCI, Tamparan Keras Internasional
Analisis pasar modal internasional, termasuk dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), pernah memberikan sinyal peringatan dini. MSCI berkali-kali menegur pasar modal Indonesia tidak transparan. Fokusnya pada kepemilikan saham di bawah 5% misterius.

Di bursa, aturan mewajibkan keterbukaan untuk pemilik di atas 5%. Padahal, di "zona abu-abu" bawah 5% para spekulan dan pemilik mayoritas asli bersembunyi dibalik insider trading.

Mereka menggoreng harga berdasar bocoran kebijakan atau aksi korporasi yang belum diumumkan.

Adrian Zuercher dari UBS Chief Investment Office, Singapura pernah mengatakan, "Volume pasar Indonesia kecil, hanya sekitar Rp 6-7 triliun sehari. Sangat mudah bagi 'tangan-tangan tak terlihat' membentuk harga dengan modal beberapa ratus miliar."

Inilah yang membuat investor institusi global mulai kehilangan kepercayaan. Ketika MSCI menyatakan, bursa tidak transparan, maka pengelola dana pensiun global secara otomatis menarik uangnya. Itulah mengapa indeks harga saham gabungan terjun bebas

Sementara itu Analisis International Organization of Securities Commissions (IOSCO) menyebut, kunci utama membangun bursa sehat terletak pada penegakan hukum konsisten terhadap "market abuse" dan transparansi dalam kepemilikan saham absolut.

Bursa kredibel harus memiliki sistem pengawasan yang mampu mendeteksi insider trading dan praktik goreng-menggoreng saham secara real-time.

Investor global, terutama pengelola dana institusi besar, sangat menghindari pasar dengan "zona abu-abu" dalam struktur kepemilikannya.

Selain aspek pengawasan, sejumlah pengamat pasar modal internasional juga menyoroti pentingnya independensi regulator dari intervensi politik dan kepentingan oligarki.

Bursa sehat membutuhkan ekosistem di mana lembaga pengawas seperti OJK bekerja secara otonom tanpa adanya konflik kepentingan. Termasuk dalam pengelolaan dana-dana sampingan seperti CSR, OJK, DPR, dan lingkaran setan CSR.

Dosa OJK bukan hanya soal pengawasan pasar modal, tetapi pembiaran judi online semakin merajalela dan mencekik rakyat, hingga pengawasan perbankan amburadul.

Yang mengerikan dugaan kolaborasi "rampok-merampok" antara regulator dan pengawas (DPR).
Dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari BI dan OJK diduga menjadi pengaman kebijakan Senayan.

Sebuah anomali kebijakan publik. Bagaimana mungkin lembaga pengatur dibiayai pungutan industri dengan membagi-bagikan CSR kepada pengawasnya sendiri?
Ini bukan pengawasan, melainkan praktek upeti dalam kemasan regulasi.
KPK sudah menelisik dugaan korupsi penggunaan dana CSR di BI dan OJK, menyeret anggota Komisi XI.

Jadi sinyal pembersihan mafia yang dikirim Istana harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan gerakan penegakan hukum.

Optimisme di Balik Kemunduran
Mundurnya para petinggi itu ibarat tindakan "cabut gigi busuk." Memang sakit, dan membuat "jeritan" sesaat di pasar, tapi infeksinya tidak menyebar ke seluruh tubuh ekonomi nasional.

Investor besar pasti kaget, namun sesungguhnya bisa menyukai langkah menciptakan transparansi ini. Penguatan pasar pasca-pengumuman mundurnya para pejabat tersebut menunjukkan bahwa pasar lebih menghargai kejujuran dari pada stabilitas palsu.

Pesan tegas sedang dikirimkan Presiden ke dunia internasional: "Kami setuju pasar harus transparan, dan mulai dengan membersihkan rumah bursa kami sendiri."

Dalam kebijakan publik, soal memilih pengganti menjadi krusial. Jangan sampai hanya mengganti "mafia lama" dengan "mafia baru". Proses seleksi di DPR harus diubah total. Jika sistem "sogokan" dan "titipan" masih terjadi, maka drama pengunduran diri dan dugaan korupsi oligarki menjadi siklus politik tanpa henti.

Saat ini Presiden Prabowo sedang mempertaruhkan kredibilitasnya di mata investor global. Membersihkan lingkaran financial engineering yang terindikasi merusak negara, langkah awal yang berani.

Kita dukung jika ini upaya pembersihan tulus, tapi kita akan tetap berteriak lantang jika hanya sekadar rotasi kekuasaan antar-oligarki. Pasar modal butuh integritas, bukan sekadar gelar mentereng di belakang nama, untuk menutupi praktik mafia keuangan

Apakah Senin depan lantai bursa akan kembali "menghijau" sebagai simbol kepercayaan, atau merah tanda keraguan atas kelanjutan reformasi.(detiknews)
Berita
Berita Terkait
  • Rabu, 18 Mar 2026 16:35

    Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

    JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

  • Selasa, 17 Mar 2026 09:19

    Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

    JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Ir

  • Senin, 16 Mar 2026 14:32

    Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

    JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

  • Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

    Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

    JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

  • Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

    Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

    JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak