JAKARTA-Imbas dari perlambatan ekonomi Indonesia akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. Perlambatan ekonomi salah satunya disebabkan daya beli menurun, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan upah atau gaji yang layak untuk para buruh.

Untuk itu, Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan upah sekira 25 hingga 28 persen pada 2016. Permintaan ini memang menurun dari yang sebelumnya meminta kenaikan upah sekira 30 persen.

"Upah minimum 2016 kita revisi, kemarin kami minta naik 30 persen, tapi kita revisi rata-rata 25-28 persen," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Namun, permintaan kenaikan upah ini juga tergantung realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2015 dan berikutnya.

"Kalau misalnya rendah dari kuartal I-2015, ya upah kita juga enggak minta tinggi. Kalau di kuartal II tinggi, ya kami minta juga tinggi lah. Masa pemerintah untung, buruh enggak kecipratan (untungnya)," tegasnya.

Sementara itu, pihaknya pun meminta agar pemerintah belajar dari China dan Brasil dalam mengatasi perlambatan ekonomi. Menurut Said, cara yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan daya beli masyarakat dengan menerapkan upah yang layak.

"Di China dan di Brazil dia menganut sistem upah layak bisa saving, nabung bukan nombok. Begitu nabung terjadi peningkatan konsumsi. Ketika investasi turun ada gejolak indeks saham tapi konsumsi bisa dibeli rakyatnya tetap terjadi pertumbuhan cuma melambat," paparnya.

Dirinya mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang oleh investasi saja, melainkan dengan komponen peningkatan upah.

"Ini bukan persoalan buruh bagaimana pemerintah mengelola pertumbuhan ekonomi. Ketika investasi wait and see ambruk. China dua-duanya investasi diundang konsumsi ditingkatkan. Caranya bagaimana? Purchasing power daya beli. Caranya bagaimana? Upah. Asal wajar, wajar apa? Bisa nabung," tukasnya.