DPRD Pekanbaru Desak Pemko Naikkan Insentif Kader Posyandu

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Rabu, 15 Jul 2026 08:48

PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan kader Posyandu. Desakan ini muncul menyusul minimnya insentif bulanan yang diterima ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat tersebut, Selasa (14/7/2026).

Selama berdialog langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah, Tekad mengaku kerap menampung keluhan terkait kecilnya apresiasi finansial dari pemerintah. Sebagian besar kader menyebut hanya mengantongi insentif sekitar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu setiap bulannya.

"Saya sering mendengar langsung keluhan dari kader Posyandu. Ada yang hanya menerima insentif Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per bulan. Padahal, beban tugas dan tanggung jawab mereka cukup besar karena menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat paling bawah," ungkap Tekad.

Besaran dana tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan beratnya pengabdian para kader di lapangan. Mereka tidak sebatas menjalankan pelayanan kesehatan ibu dan anak, melainkan turut menopang kelancaran program pemerintah seperti pendataan warga, edukasi kesehatan komprehensif, hingga agenda krusial pencegahan stunting.

Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa banyak kader terpaksa merogoh kocek pribadi demi memastikan roda pelayanan Posyandu tetap berjalan lancar di lingkungan masyarakat.

"Bahkan ada kader yang rela mengeluarkan uang sendiri untuk membeli makanan tambahan bergizi atau memenuhi kebutuhan kegiatan Posyandu ketika anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Ini tentu menunjukkan dedikasi yang luar biasa, tetapi tidak boleh terus-menerus dibebankan kepada mereka," urainya.

Politisi PDI-P tersebut mengingatkan pemerintah daerah untuk menempatkan kader Posyandu sebagai mitra strategis dalam menyukseskan program pelayanan dasar. Kenaikan insentif bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan sebuah investasi penting guna mendongkrak kualitas pelayanan publik ke depannya.

"Kalau kita ingin pelayanan Posyandu semakin baik, tentu para kadernya juga harus diperhatikan. Mereka bekerja dengan semangat pengabdian, tetapi pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan yang layak agar mereka tetap termotivasi menjalankan tugasnya," paparnya.

Tekad mendesak Pemko Pekanbaru segera mengevaluasi nominal insentif kader Posyandu agar disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah. Ia juga mendorong penambahan dukungan dana operasional sehingga pelaksanaan kegiatan Posyandu tidak lagi membebani kantong pribadi para kader.

"Jangan sampai semangat gotong royong para kader justru dimanfaatkan karena keterbatasan anggaran. Mereka sudah memberikan waktu, tenaga, bahkan biaya pribadi untuk melayani masyarakat. Sudah sewajarnya pemerintah hadir memberikan perhatian yang lebih baik terhadap kesejahteraan mereka,"(goriau)