Kamis, 18 Jun 2026
  • Home
  • Ekbis
  • Dua Kali Berturut-turut Raih WDP, Ketua DPRD Riau Nilai Tata Kelola Keuangan Mulai Membaik

Ekonomi,

Dua Kali Berturut-turut Raih WDP, Ketua DPRD Riau Nilai Tata Kelola Keuangan Mulai Membaik

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Kamis, 18 Jun 2026 10:21
PEKANBARU â€" Meski Pemerintah Provinsi Riau kembali menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, DPRD Riau melihat adanya perkembangan positif dalam upaya pembenahan tata kelola keuangan daerah.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menilai sejumlah rekomendasi BPK yang selama ini menjadi catatan telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama pada sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Memang tahun ini kita masih mendapatkan opini WDP. Tetapi harus diakui sudah banyak perbaikan yang dilakukan. Terutama terkait sejumlah catatan BPK terhadap badan usaha milik daerah yang mulai menunjukkan kemajuan," ujar Kaderismanto usai memimpin rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Riau di Gedung DPRD Riau, Rabu (17/6/2026).

Menurut laporan yang disampaikan BPK, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Pemprov Riau dan BUMD telah mencapai 79,59 persen. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator kuat adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan.


Kaderismanto menyebut angka tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak cepat berpuas diri.

"Sudah hampir 80 persen membaik, tetapi tetap harus kita dorong lagi. Tujuannya agar BUMD maupun pemerintah daerah bisa semakin maksimal menggali potensi daerah dan meningkatkan pendapatan," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa target meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus menjadi agenda bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata.

Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD, hingga DPRD sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara tuntas.

"Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah provinsi, OPD-OPD, BUMD, termasuk DPRD harus terus mendorong perbaikan. Target ke depan tidak boleh lagi WDP, tetapi harus WTP," tegasnya.

Kaderismanto menambahkan, meskipun temuan yang masih tersisa tidak terlalu besar, seluruh catatan yang diberikan BPK harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh guna mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari persoalan administrasi.

"Perbaikan yang sudah dilakukan tentu kita apresiasi. Namun yang masih kurang harus terus dibenahi. Semua bidang harus melakukan evaluasi agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan target meraih WTP dapat tercapai," pungkasnya.

Dengan capaian tindak lanjut rekomendasi yang hampir menyentuh angka 80 persen, DPRD Riau optimistis peluang Pemprov Riau untuk keluar dari opini WDP dan meraih WTP pada tahun-tahun mendatang semakin terbuka, asalkan komitmen perbaikan terus dijaga secara konsisten.(GORIAU)

Sumber: https://www.goriau.com/berita/baca/dua-kali-berturutturut-raih-wdp-ketua-dprd-riau-nilai-tata-kelola-keuangan-mulai-membaik.html

komentar Pembaca
berita Terbaru

Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak