ekonomi
ESDM: Impor 150 Juta Barel Minyak dari Rusia Bukan Hanya untuk BBM tapi Kebutuhan Industri
PT.SPIRIT INTI MEDIA
Jumat, 24 Apr 2026 18:28
JAKARTA - Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan rencana impor minyak mentah sebesar 150 juta barel dari Rusia tidak hanya untuk pemenuhan dalam negeri, namun juga untuk pemenuhan industri.
Yuliot mengatakan impor minyak dari Rusia tidak diserap seluruhnya oleh PT Pertamina (Persero), sebab nantinya para pelaku industri bisa langsung membeli minyak tersebut untuk kebutuhan aktivitas pertambangan, hingga pabrik petrokimia, sebagai bahan baku utama untuk memproduksi plastik, karet sintetik, serat pakaian, pupuk, dan deterjen.
"Ini kan juga ada industri juga ya kemudian ada kegiatan tambang juga, jadi kita bisa distribusikan untuk bahan baku petrokimia, kan juga diperlukan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (24/4/2026).
Pada kesempatan tersebut, Yuliot mengatakan Pemerintah juga berencana membuat Badan Layanan Umum (BLU) yang akan melakukan transaksi langsung dengan pihak Rusia terkait pembelian minyak mentah sebanyak 150 juta barel.
Ia menilai pembelian minyak mentah sebesar itu memiliki konsekensi jika dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha. Pembentukan BLU dinilai akan lebih cepat melakukan transaksi karena punya kemudahan dari sisi pendanaan.
"BUMN kan juga sudah ada kontrak-kontrak dengan pihak lain ya. Kemudian untuk pemenuhan di dalam negeri bagaimana proses pengadaannya, bagaimana pembiayaan itu kan konsekuensinya proses pengadaan. Kalau di BUMN kan harus melalui tender terlebih dulu ya kalau ini kan skemanya adalah G2G. Jadi untuk ini konsekuensi itu yang saya maksudkan," tambahnya.
Yuliot menjelaskan saat ini Pemerintah tengah melakukan penyusunan regulasi terkait pembentukan BLU impor minyak. Melalui BLU ini, nantinya badan usaha bisa langsung melakukan pembelian minyak mentah untuk kebutuhan industrinya masing-masing.
"Opsi ini kita sedang siapkan payung regulasinya. Karena Kalau BUMN itu ada konsekuensi. Kemudian kalau BLU, itu apakah ada kemudahan termasuk pembiayaan juga. Kita sedang bahas antar Kementerian Lembaga," pungkasnya.