Okezone

Ilustrasi

JAKARTA-Pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemilik Kapal Nasional menilai, selain menginginkan layanan satu atap di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mereka juga menilai selama ini Kementerian Perhubungan tidak mendapatkan anggaran yang cukup dalam menjalankan wewenangnya guna menangani lamanya waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Priok.

"Selama ini Kemenhub tidak mendapatkan anggaran yang cukup," ucap Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto dalam talkshow Sindo Trijaya bertema "Ngeri-ngeri Sedap Dwelling Time" di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (1/8/2015).

Menurut dia, seharusnya bila sumber daya manusia sudah tercukupi, maka anggaran pun juga harus diberikan secara cukup dan sesuai dengan yang telah dianggarkan.

"Harus diberikan anggaran yang cukup dong. Kalau selama ini diminta anggaran Rp100 miliar misalnya, kita dapatnya cuma Rp30 miliar, kan harus dapat yang sesuai dengan permintaan mereka," cetusnya.

Oleh karena itu, Carmelita menilai, lamanya waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Priok terjadi karena fungsi Otoritas Pelabuhan belum greget dengan dikuranginya anggaran di Kementerian Perhubungan tersebut.

"Mereka (Kemenhub) juga enggak bisa optimal karena dikurangi anggarannya," sebut dia.

Selain itu, dia pun mengharapkan, dengan adanya kasus dugaan suap dan korupsi yang terjadi di lingkup Kementerian Perdagangan, dapat memberikan efek jera kepada Kementerian/Lembaga lain serta pemangku kepentingan lainnya.

"Penangkapan yang terjadi di Kemendag, kita harapkan jadi jera," tandasnya.