JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau per 1 Januari 2017 rata-rata 10,54 persen dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016. Kebijakan ini pun disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng mengatakan, kebijakan tersebut dipandang baik. Asalkan selama penerapannya akan membuahkan hasil yang bermanfaat kepada negara dan tidak mengganggu kepentingan publik.

"Selama itu bermanfaat buat penerimaan, tidak mengganggu di masyarakat, itu sih enggak apa-apa, (DPR) tidak masalah. Itu kan domain-nya pemerintah," ucapnya saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Lagipula, kata dia, kebijakan tersebut merupakan ranah sekaligus wewenang pemerintah. Sehingga diyakini keputusan itu sudah difikirkan secara matang oleh pemerintah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di dalam negeri saat ini.

"Itu kan di dalam UU-nya kan memang ada range-nya dan itu pemerintah yang memutuskan mau naik atau tidak, dan sesuai dengan kondisi," tuturnya.

Dia menambahkan, apalagi saat ini banyak masyarakat yang rela mengabaikan kesehatan dengan menggunakan uang untuk demi membeli rokok. Padahal, seharusnya uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat ketimbang rokok.

"Sekarang orang duitnya banyak beli rokok bukannya beli yang lain yang berguna, mendingan yang berguna toh. Supir saya ngerokok, dia bilang 'kalau harga rokok Rp50 ribu, saya berhenti Pak'. Satu hari Rp50 ribu, sebulan Rp1,5 juta untuk rokok kan wow," tukasnya. (Okezone.com)